“Kami meminta proses hukum berjalan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terbukti bersalah harus diproses sesuai hukum, sementara mereka yang tidak terlibat harus diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan membuktikan dirinya,” ujarnya.
Bupati Diminta Buka Tindak Lanjut Temuan BPK
Selain mendesak aparat penegak hukum, PMII juga meminta Bupati Bandung Barat mengambil langkah konkret memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
Abdul Hamid meminta seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti secara terbuka. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengembalian kelebihan pembayaran Wi-Fi publik senilai sekitar Rp2,4 miliar.
PMII juga meminta Pemkab KBB mempublikasikan bukti penyetoran apabila pengembalian dana tersebut telah dilakukan.
Tak hanya itu, evaluasi menyeluruh terhadap program Wi-Fi publik juga dinilai perlu dilakukan. Evaluasi tersebut mencakup besaran anggaran, distribusi titik akses, kondisi jaringan, tingkat pemanfaatan masyarakat, hingga pihak yang bertanggung jawab terhadap titik Wi-Fi yang tidak berfungsi.
“Bupati harus menunjukkan kepemimpinan dalam membenahi tata kelola keuangan daerah. Jangan sampai persoalan hanya selesai di atas kertas,” kata Abdul Hamid.
DPRD dan Pejabat Diminta Klarifikasi
PMII juga meminta pejabat maupun anggota DPRD yang namanya disebut dalam berbagai isu dugaan penyimpangan untuk memberikan penjelasan secara terbuka.
Abdul Hamid mengatakan klarifikasi diperlukan agar tudingan yang beredar tidak berkembang menjadi kesimpulan sepihak.
“Kalau memang tidak bersalah, kami meminta seluruh pihak memberikan klarifikasi dan siap menjalani proses pemeriksaan secara transparan,” ujarnya.
Abdul Hamid menegaskan, PMII tidak ingin persoalan tersebut berhenti sebatas pernyataan politik maupun polemik di ruang publik.
Menurutnya, substansi utama yang harus dikawal adalah penggunaan APBD agar benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat Bandung Barat.
“Anggaran daerah adalah uang rakyat dan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Tidak boleh ada kepentingan pribadi atau kelompok yang ditempatkan di atas kepentingan masyarakat,” tegasnya.
PMII KBB menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut bersama elemen masyarakat lainnya. Mereka juga membuka kemungkinan melakukan langkah lanjutan apabila tuntutan transparansi dan perbaikan tata kelola anggaran tidak mendapatkan respons yang memadai.
Pernyataan sikap tersebut ditutup dengan penegasan bahwa seluruh dugaan harus diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Bagi PMII, transparansi anggaran, pengawasan publik dan penegakan hukum menjadi bagian penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.
