PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo terus mengejar pengembalian kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Ponorogo. Dari sembilan anggota DPRD yang dipanggil penyidik, delapan orang telah memenuhi panggilan, tetapi hingga Senin (5/10/2026) belum mengembalikan kerugian negara.
Sementara satu anggota DPRD lainnya belum memenuhi panggilan penyidik meski telah dua kali dipanggil. Kejari Ponorogo kini masih berupaya mencari keberadaan yang bersangkutan.
Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Ponorogo I Komang Ugra Jagiwirata membenarkan perkembangan tersebut.
“Dari sembilan orang yang dipanggil, baru delapan orang yang memenuhi panggilan penyidik. Meski sudah memenuhi panggilan, sampai hari ini belum mengembalikan kerugian negara,” kata Ugra, Senin (5/10/2026).
Menurut Ugra, satu anggota DPRD lainnya telah dua kali dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Namun, yang bersangkutan belum juga hadir memenuhi panggilan penyidik.
“Yang satu orang sudah dipanggil dua kali dan sampai saat ini belum memenuhi panggilan. Penyidik masih mencari keberadaannya,” ujarnya.
Pemanggilan terhadap sembilan anggota DPRD tersebut merupakan bagian dari rangkaian penyidikan kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Ponorogo tahun anggaran 2023–2026.
Kejari Ponorogo sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam perkara tersebut, yakni SN, mantan Ketua DPRD Ponorogo periode 2019–2024 yang kembali menjadi anggota DPRD periode 2024–2029, serta FS, mantan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Ponorogo.
Penyidik juga terus mendalami mekanisme penentuan besaran tunjangan perumahan, termasuk proses appraisal yang dilakukan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Hingga September 2026, Kejari Ponorogo telah memeriksa 79 saksi dari berbagai unsur yang berkaitan dengan pengelolaan dan penetapan tunjangan perumahan.
Dalam penyidikan sebelumnya, potensi kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai sekitar Rp3,6 miliar. Namun, penghitungan kerugian negara masih menjadi bagian yang terus diselesaikan penyidik bersama auditor.
Di sisi lain, Kejari Ponorogo telah mengamankan uang sekitar Rp3,037 miliar melalui beberapa tahap pengembalian dalam perkara tersebut. Angka itu merupakan uang yang telah diamankan penyidik dan perlu dibedakan dengan nilai kerugian negara final hasil penghitungan auditor.
Perkembangan pemanggilan sembilan anggota DPRD ini berlangsung ketika penyidik juga masih menyelesaikan sejumlah tahapan penyidikan terhadap dua tersangka.
Kejari Ponorogo memperpanjang masa penahanan kedua tersangka untuk kepentingan penyidikan. Perpanjangan dilakukan antara lain untuk menyelesaikan proses terkait barang bukti dan penghitungan kerugian negara.
Untuk tersangka FS, masa penahanan diperpanjang berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Ponorogo hingga 1 November 2026. Sementara tersangka SN mendapatkan perpanjangan hingga 3 November 2026. Keduanya tetap ditahan di Rutan Klas IIB Ponorogo.
Kejari Ponorogo sebelumnya juga memeriksa pihak KJPP untuk mendalami proses appraisal yang menjadi dasar penghitungan tunjangan perumahan. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk melengkapi alat bukti sekaligus memperjelas mekanisme penetapan tunjangan yang menjadi objek perkara.
Dengan belum hadirnya satu anggota DPRD setelah dua kali pemanggilan, penyidik masih melakukan penelusuran untuk menemukan keberadaannya.
Sementara delapan anggota DPRD yang telah memenuhi panggilan masih menjadi bagian dari proses penyidikan, termasuk terkait permintaan pengembalian kerugian negara.
Kejari Ponorogo masih memiliki sejumlah pekerjaan untuk menuntaskan perkara ini, mulai dari pemeriksaan pihak-pihak terkait, pendalaman barang bukti, penelusuran pengembalian uang hingga penyelesaian penghitungan kerugian keuangan negara.
Proses penyidikan masih berjalan dan seluruh pihak yang diperiksa tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
