BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Penurunan target pendapatan daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB) dalam pembahasan KUA-PPAS Perubahan hingga RAPBD menjadi sorotan tajam. Angka yang sebelumnya berada di kisaran Rp816 miliar, secara mengejutkan berubah menjadi sekitar Rp740 miliar pada tahap akhir pembahasan.
Perubahan tersebut membuat target pendapatan dari sektor pajak turun lebih dari Rp70 miliar. Kondisi ini tidak hanya memicu ketegangan dalam pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD KBB, tetapi juga memunculkan pertanyaan serius mengenai kredibilitas perencanaan pendapatan daerah.
Ketua Korps Alumni KNPI Kabupaten Bandung Barat, Lili Supriyatna Hambali, menilai penurunan target tersebut merupakan preseden buruk dalam sejarah pembahasan KUA-PPAS di KBB.
Menurut Lili, persoalan tersebut menjadi semakin ironis karena terjadi ketika pucuk pimpinan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) KBB baru saja mengalami pergantian.
“Semestinya pergantian kepala bisa menaikkan pendapatan. Kepala Bapenda yang baru harusnya menjadi spirit baru untuk meningkatkan pendapatan daerah. Tetapi kenyataannya justru menurun,” ujar Lili, Senin (5/10/2026).
Lili mempertanyakan dasar perhitungan yang membuat target pendapatan yang sebelumnya disepakati sekitar Rp816 miliar kemudian turun drastis menjadi Rp740 miliar.
Menurutnya, pemerintah daerah semestinya mampu menjelaskan secara terbuka apakah penurunan tersebut disebabkan adanya perubahan potensi penerimaan, koreksi proyeksi, atau persoalan lain dalam penghitungan pendapatan daerah.
“Jangan sampai target pendapatan justru dibuat sekadar aman untuk dicapai. Pemerintah daerah harus berani memasang target berdasarkan potensi riil yang ada, tentunya dengan perhitungan yang realistis dan terukur,” tegasnya.
Sorotan tersebut semakin kuat lantaran perubahan angka pendapatan disebut terjadi ketika proses pembahasan anggaran telah memasuki tahapan akhir.
Pada awal pembahasan KUA-PPAS Perubahan hingga RAPBD, angka pendapatan masih berada di kisaran Rp816 miliar, sejalan dengan target awal yang tercantum dalam RPJMD tahun kedua.
Namun, pada detik-detik terakhir, TAPD justru menyodorkan angka baru di kisaran Rp740 miliar.
Perubahan mendadak tersebut membuat Banggar DPRD KBB berang. Sebab, penurunan target pendapatan secara otomatis berdampak terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai belanja.
Ketika proyeksi pendapatan dipangkas, Banggar bersama TAPD harus kembali melakukan penyisiran anggaran atau “urut kacang” terhadap berbagai program yang sebelumnya telah disusun.
Sejumlah program akhirnya harus dipilah kembali, baik dengan cara mengurangi alokasi anggaran maupun menunda program yang dianggap belum menjadi prioritas.
Proses penyelarasan ulang yang berlangsung pada tahap akhir pembahasan tersebut turut membuat tensi antara Banggar dan TAPD meningkat. Bahkan, pembahasan anggaran disebut berlangsung hingga larut malam dan berdampak terhadap molornya agenda paripurna.
Bagi Lili, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut selisih angka lebih dari Rp70 miliar. Lebih jauh, perubahan tersebut menyangkut kredibilitas pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pendapatan.
Ia menilai Bapenda sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas strategis dalam mengoptimalkan penerimaan daerah seharusnya mampu membaca potensi pajak secara lebih akurat.
Terlebih, pergantian kepala Bapenda semestinya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh sekaligus menghadirkan strategi baru melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan.
“Kalau memang potensinya turun, harus dijelaskan secara terbuka apa penyebabnya. Tetapi kalau potensinya masih ada, justru harus dikejar. Jangan malah targetnya yang diturunkan,” katanya.
Lili juga meminta TAPD dan Banggar DPRD KBB menjadikan persoalan tersebut sebagai bahan evaluasi bersama agar perubahan angka pendapatan tidak kembali terjadi secara mendadak pada tahapan akhir pembahasan anggaran.
