Menurutnya, transparansi menjadi penting karena setiap perubahan target pendapatan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah.
“Publik berhak tahu kenapa angka Rp816 miliar bisa berubah menjadi sekitar Rp740 miliar. Dasar perhitungannya apa, harus dibuka. Karena setiap penurunan pendapatan pasti memiliki konsekuensi terhadap belanja dan pembangunan,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh hanya berorientasi pada tercapainya target, tetapi harus memiliki keberanian mengoptimalkan seluruh potensi penerimaan yang tersedia.
“Ini bukan hanya soal selisih Rp70 miliar. Ini menyangkut kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan dan mempertanggungjawabkan perencanaannya kepada masyarakat,” pungkas Lili.
Lili juga mengingatkan agar penurunan target pendapatan oleh Bapenda jangan sampai justru dipersepsikan sebagai upaya menurunkan UP (Upah Pungut) yang berkaitan dengan capaian penerimaan pajak daerah.
Menurutnya, apabila target pendapatan diturunkan secara signifikan, hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru terhadap skema penganggaran yang berkaitan dengan kinerja pemungutan pajak. Karena itu, perubahan target harus benar-benar didasarkan pada kajian objektif mengenai potensi penerimaan, bukan sekadar menyesuaikan angka agar target lebih mudah dicapai.
“Jangan sampai penurunan target ini seakan-akan berkaitan dengan upaya menurunkan UP atau insentif yang berbasis pada penerimaan. Kalau target diturunkan, tentu harus jelas dasar dan konsekuensinya. Jangan sampai justru mengganggu kondisi fiskal APBD,” tegas Lili.
Ia menilai, dalam kondisi ruang fiskal KBB yang terbatas, pemerintah daerah justru harus berupaya meningkatkan penerimaan, bukan melakukan langkah yang berpotensi mempersempit kapasitas fiskal daerah.
Menurutnya, semakin rendah target pendapatan yang ditetapkan, semakin kecil pula ruang pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan. Terlebih, apabila penurunan tersebut terjadi secara tiba-tiba ketika pembahasan anggaran telah memasuki tahap akhir.
