SIDOARJO, KANALINDONESIA.COM : Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana, S.AP., buka suara terkait kritik terhadap kegiatan inspeksi mendadak (sidak) proyek pembangunan di Kabupaten Sidoarjo yang dinilai oleh seseorang melalui portal media online tidak memiliki dasar kontraktual maupun tindak lanjut.
Wabup Mimik menegaskan, sebagai wakil kepala daerah, dirinya memiliki tanggung jawab moral untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan, terlebih proyek tersebut menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang bersumber dari uang rakyat.
Menurutnya, sikap kritis saat melakukan sidak merupakan bentuk kepedulian terhadap kualitas pembangunan sekaligus upaya memastikan setiap rupiah APBD digunakan secara tepat sasaran.
“Terkait kritikan sidak yang kami laksanakan, yang dibilang tidak ada dasar kontraktual dan tindak lanjut, hari ini kami atas nama Wakil Bupati Sidoarjo menyampaikan, sebagai wakil kepala daerah, tidak ada salahnya kalau kami kritis terhadap beberapa vendor yang mengerjakan proyek di Sidoarjo,” kata Wabup Mimik kepada Kanalindonesia.com dengan santai.
Ia menegaskan, dirinya tidak ingin vendor atau penyedia jasa yang telah memenangkan lelang kemudian mengerjakan proyek pemerintah secara asal-asalan.
“Kami hanya ingin semua vendor pemenang lelang proyek di Sidoarjo ini tidak main-main dalam menggunakan anggaran APBD,” tandasnya.
Mimik mengingatkan, APBD bukan uang milik pribadi pemerintah maupun kontraktor. Anggaran tersebut berasal dari masyarakat melalui pajak dan berbagai sumber pendapatan daerah lainnya, sehingga penggunaannya harus benar-benar dipertanggungjawabkan.
“Kami tidak ingin uang APBD ini dihamburkan semuanya sendiri. Sebab, APBD ini adalah hasil pungutan pajak warga Sidoarjo. Sebagai kepanjangan tangan warga, kami ingin proyek pembangunan ini dikerjakan secara serius, agar hasilnya bagus dan awet,” tegasnya.
Menurut Mimik, kritik terhadap pelaksanaan proyek bukan dimaksudkan untuk mencari-cari kesalahan pihak pelaksana. Sebaliknya, sidak dilakukan untuk memastikan pekerjaan di lapangan berjalan sesuai perencanaan, spesifikasi, target waktu, serta ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
Ia juga menjelaskan bahwa dalam setiap sidak, dirinya telah menanyakan berbagai persoalan teknis kepada pihak yang bertanggung jawab di lapangan.
“Terkait pemberitaan mengenai pelaksanaan sidak di lapangan, saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya seluruh pertanyaan kritis terkait progres pekerjaan, keterlambatan, material, tenaga kerja, alat, serta langkah percepatan sudah saya tanyakan langsung saat sidak,” ujarnya.
Namun, kata Mimik, tidak seluruh proses dan pertanyaan tersebut kemudian terliput oleh media.
Ia mengakui gaya komunikasinya yang spontan dan ceplas-ceplos terkadang membuat sikapnya dalam pemberitaan terkesan sedang marah-marah.
“Saya juga menyadari bahwa gaya bicara saya memang ceplas-ceplos dan spontan, sehingga dalam beberapa pemberitaan mungkin terlihat atau terkesan seperti sedang marah-marah. Padahal yang saya lakukan adalah memastikan persoalan di lapangan benar-benar ditanyakan dan mendapat penjelasan dari pihak yang bertanggung jawab,” jelasnya.
Mimik juga membantah anggapan bahwa sidak hanya sebatas teguran di lokasi proyek tanpa ada tindak lanjut.
Ia menegaskan, setiap temuan dan hasil sidak telah dituangkan dalam laporan resmi untuk diteruskan kepada Bupati Sidoarjo dan sejumlah perangkat daerah terkait.
“Setelah sidak saya tidak berhenti pada teguran di lapangan. Saya sudah membuat laporan hasil sidak yang ditujukan kepada Bapak Bupati Sidoarjo, dengan tembusan kepada Inspektorat, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), dan dinas terkait, sebagai bahan tindak lanjut dan pengawasan,” ungkapnya.
