BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Di tengah penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama R-APBD Perubahan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2026, terdapat satu angka yang layak mendapat perhatian serius: defisit Rp205,67 miliar.
Dalam laporan resmi hasil pembahasan, Banggar DPRD KBB bersama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan postur APBD Perubahan 2026 dalam kondisi seimbang atau balance.
Namun, keseimbangan tersebut bukan karena pendapatan daerah mampu menutup seluruh kebutuhan belanja.
Justru terdapat selisih antara pendapatan dan belanja yang mencapai Rp205.676.626.549.
Pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp3.096.816.662.191, sedangkan belanja daerah mencapai Rp3.302.493.288.740.
Artinya, belanja daerah lebih besar sekitar Rp205,67 miliar dibandingkan pendapatan.
Lubang anggaran tersebut kemudian ditutup sepenuhnya melalui Pembiayaan Netto yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya dengan nominal yang sama.
Di atas kertas, postur APBD akhirnya kembali seimbang.
Tetapi pertanyaan publik tidak berhenti pada apakah APBD sudah balance. Dari Mana Masalah Defisit Itu Berasal?
Defisit APBD bukan sesuatu yang otomatis berarti pelanggaran. Pemerintah daerah memang diperbolehkan menyusun APBD dalam kondisi defisit sepanjang terdapat sumber pembiayaan yang sah untuk menutupnya.
Namun, ketika belanja terus berada di atas pendapatan, persoalan yang harus dibedah adalah struktur fiskalnya.
Mengapa kemampuan pendapatan daerah tidak mampu mengejar kebutuhan belanja? Apa Kerja BAPENDA?
Apakah target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah disusun secara realistis? Atau justru kebutuhan belanja pemerintah yang semakin besar tidak diimbangi dengan strategi peningkatan pendapatan daerah?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting apabila pola defisit terjadi berulang. Sebab, APBD bukan sekadar persoalan bagaimana angka akhirnya dibuat seimbang, melainkan bagaimana pemerintah daerah menjaga kesinambungan kemampuan fiskalnya dari tahun ke tahun.
SiLPA Rp205,67 Miliar, Penyelamat atau Cermin Persoalan? Penggunaan SiLPA untuk menutup defisit merupakan mekanisme pembiayaan yang dapat digunakan dalam APBD.
Namun, keberadaan SiLPA juga perlu dilihat dari sisi lain. SiLPA dapat terbentuk karena berbagai sebab. Misalnya, adanya efisiensi belanja, kegiatan yang tidak terlaksana, keterlambatan pelaksanaan program, maupun kondisi pendapatan dan pembiayaan yang lebih tinggi dari perkiraan.
Karena itu, SiLPA sebesar Rp205,67 miliar tidak cukup hanya disebut sebagai sumber penutup defisit.
Publik juga berhak mengetahui bagaimana SiLPA tersebut terbentuk.
Apakah berasal dari efisiensi anggaran yang memang direncanakan? Ataukah terdapat program dan kegiatan yang tidak terealisasi secara maksimal sehingga meninggalkan dana cukup besar pada akhir tahun?
Jawaban atas pertanyaan tersebut penting untuk membaca kualitas pengelolaan APBD KBB secara utuh.
Belanja Rp3,30 Triliun, Pendapatan Rp3,09 Triliun
Postur APBD Perubahan 2026 menunjukkan kebutuhan belanja KBB mencapai lebih dari Rp3,30 triliun.
Sementara pendapatan hanya berada di kisaran Rp3,09 triliun. Kondisi ini memperlihatkan adanya tekanan terhadap ruang fiskal daerah.
Ketika pendapatan tidak mampu mengikuti pertumbuhan kebutuhan belanja, pemerintah daerah harus semakin selektif menentukan prioritas.
Jika tidak dikelola dengan baik, tekanan fiskal dapat berujung pada pengurangan atau penundaan sejumlah program pembangunan ketika pemerintah melakukan efisiensi dan refocusing anggaran.
Pada titik inilah kualitas perencanaan APBD menjadi penting. Bukan hanya bagaimana pemerintah mendapatkan uang untuk membiayai belanja, tetapi juga bagaimana memastikan setiap belanja memiliki dampak yang jelas bagi masyarakat.
Jangan Sampai APBD Hanya Seimbang di Atas Kertas
Keseimbangan APBD Perubahan KBB 2026 secara matematis memang tercapai. Defisit Rp205,67 miliar telah ditutup melalui SiLPA dengan nominal yang sama.
Tetapi keseimbangan tersebut tidak serta-merta menjawab persoalan mendasar mengenai kesehatan fiskal daerah.
