Ada sejumlah indikator yang patut diperhatikan secara terbuka, mulai dari kemampuan meningkatkan PAD, ketergantungan terhadap transfer, komposisi belanja, efektivitas penyerapan anggaran, hingga capaian pembangunan yang dihasilkan.
Sebab, APBD yang terlihat balance belum tentu menggambarkan ruang fiskal yang longgar.
Sebaliknya, defisit yang ditutup dengan sumber pembiayaan yang sah juga belum tentu menjadi persoalan apabila perencanaannya terukur dan berkelanjutan.
Namun jika pola belanja lebih besar dari pendapatan terus berulang tanpa perbaikan mendasar pada sisi pendapatan maupun efisiensi belanja, maka tekanan terhadap APBD akan menjadi persoalan yang semakin penting untuk dijawab.
Pertanyaan untuk Pemkab KBB
Dengan angka defisit Rp205,67 miliar yang kembali harus ditutup melalui SiLPA, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu menjelaskan secara terbuka bagaimana strategi memperkuat pendapatan daerah sekaligus mengendalikan belanja.
Sebab masyarakat tidak hanya membutuhkan APBD yang secara administratif dinyatakan seimbang.
Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa anggaran daerah benar-benar mampu membiayai pembangunan, memperbaiki pelayanan publik dan menjawab persoalan yang terjadi di lapangan.
Pada akhirnya, pertanyaan terbesarnya bukan sekadar “Apakah APBD KBB sudah balance?”, Tetapi “Seberapa kuat APBD KBB mampu berdiri tanpa terus mengandalkan sisa anggaran tahun sebelumnya untuk menutup kebutuhan fiskal?”
