JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal setingkat SMA atau sederajat.
Meski demikian, temuan tersebut tidak membuat gugatan terhadap persyaratan pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024 dikabulkan. MK justru menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.
Putusan itu dibacakan dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Dalam amar putusannya, MK mengabulkan eksepsi pihak termohon sepanjang menyangkut kedudukan hukum para pemohon. Sementara eksepsi lainnya ditolak.
Ketua MK Suhartoyo kemudian membacakan amar putusan yang menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
MK Tak Menemukan Bukti Ijazah Setara SMA
Dalam pertimbangan mengenai dokumen pendidikan Gibran, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyampaikan bahwa Mahkamah telah memeriksa alat bukti yang diajukan para pihak serta mencermati fakta yang muncul selama persidangan.
Dari pemeriksaan tersebut, MK tidak memperoleh dokumen yang menunjukkan Gibran mempunyai ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai tanda telah menyelesaikan pendidikan di luar negeri yang kemudian disetarakan dengan jenjang SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Pemilu.
Mahkamah juga menyoroti dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Menurut MK, dokumen seperti certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades tidak dapat diposisikan sebagai bukti bahwa seseorang telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu.
Arsul menjelaskan, dokumen tersebut lebih menunjukkan bahwa seseorang mengikuti proses pembelajaran daripada membuktikan telah menyelesaikan pendidikan.
Dengan demikian, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen pendidikan setara SMA yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran.
Status Gibran Sudah Bukan Cawapres
Meski demikian, persoalan tersebut tidak serta-merta membuat MK dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Hakim Konstitusi Adies Kadir menjelaskan, posisi Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 telah berakhir setelah pasangan calon terpilih dilantik dan diambil sumpahnya.
Gibran resmi dilantik sebagai Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024. Karena itu, menurut MK, perkara yang diajukan para pemohon tidak lagi tepat ditempatkan dalam kerangka sengketa hasil Pilpres 2024.
Mahkamah selanjutnya menyatakan persoalan mengenai terpenuhi atau tidaknya persyaratan calon presiden dan wakil presiden berada pada ranah lembaga yang mempunyai kewenangan berdasarkan ketentuan UUD 1945.
Pemohon Dinilai Tidak Memiliki Kedudukan Hukum
Selain memeriksa substansi persoalan pendidikan, MK mempertimbangkan kedudukan hukum pihak yang mengajukan perkara.
Dalam perkara tersebut, pemohon terdiri atas organisasi masyarakat sipil, partai politik, serta sejumlah warga negara Indonesia. Namun, berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden, pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Atas dasar pertimbangan tersebut, MK menyatakan para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara PHPU tersebut.
Perkara Diajukan September 2026
Permohonan perkara ini diajukan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, serta sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Pemohon lainnya yakni M. Subhan, Bonatua Silalahi dan Tiurma M.S. Sihombing.
