Berdasarkan catatan resmi MK, perkara tersebut terdaftar dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan berkaitan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
Selama proses persidangan, MK mendengarkan keterangan dari sejumlah pihak, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), pihak terkait, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), saksi dan ahli.
Keterangan juga diberikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Atase Pendidikan KBRI Singapura dan Atase Pendidikan KBRI Australia.
Dengan putusan tersebut, MK pada akhirnya tidak menerima permohonan para pemohon, meskipun dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma Gibran dari luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal setingkat SMA atau sederajat.
