SIDOARJO,KANALINDONESIA.COM : Ratusan warga Desa Pranti, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, menggeruduk Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo, Rabu (07/10/2026). Kedatangan warga tersebut untuk menuntut kejelasan dan penyelesaian sertifikat hak milik (SHM) atas tanah yang telah mereka urus selama kurang lebih 11 tahun.
Warga datang secara berombongan menggunakan dua truk dan puluhan sepeda motor. Mereka mendesak pihak terkait segera memberikan kepastian hukum atas tanah yang selama ini mereka tempati dan telah diajukan proses sertifikasinya.
Persoalan tersebut sebelumnya telah berulang kali diperjuangkan warga. Mulai dari melakukan hearing dengan DPRD Sidoarjo hingga menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Sidoarjo. Namun, hingga kini persoalan sertifikat yang mereka perjuangkan belum juga menemui titik terang.
Kepala Desa Pranti, Eko Purnomo, mengatakan kedatangan warga hari ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan status dan kejelasan alas hak tanah yang mereka tempati.
Menurutnya, pemerintah desa bersama warga juga terus melengkapi berbagai dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses penyelesaian sertifikat tersebut.
“Dokumen pendukung terus kami lengkapi. Hari ini kami juga akan menghadiri pertemuan dengan Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) untuk memastikan status tanah yang ada di desa kami,” ujar Eko.
Eko menegaskan, pihaknya ingin memastikan tanah yang selama ini ditempati warga bukan merupakan bagian dari fasilitas umum (fasum) yang diklaim pihak tertentu.
Ia juga menyoroti adanya perubahan jumlah bidang tanah yang sebelumnya disebut sekitar 94 bidang, kemudian berkembang menjadi sekitar 400 bidang yang harus diselesaikan.
“Ini menjadi komitmen kami untuk menyelesaikan semuanya. Kami ingin meminta kejelasan karena ada klaim dari pihak lain terhadap tanah yang selama ini ditempati warga kami, khususnya warga RT 67,” tegasnya.
Menurut Eko, persoalan semakin rumit lantaran terdapat dugaan adanya dua data atau peta bidang yang menunjukkan lokasi yang sama. Kondisi tersebut membuat warga meminta pemerintah dan pihak terkait membuka secara terang dasar hukum maupun dokumen yang menjadi dasar klaim tersebut.
Dalam pertemuan dengan Dinas P2CKTR, Eko juga menyatakan keberatannya terhadap adanya klaim bahwa tanah yang diajukan warga merupakan fasilitas umum milik developer.
“Saya sangat tidak sepakat dengan klaim sepihak bahwa tanah yang kami ajukan merupakan fasilitas umum developer. Kalau disebut developer, harus jelas dasar dan dokumennya. Selama saya menjabat sebagai kepala desa, tidak pernah ada yang menyampaikan kepada kami bahwa tanah tersebut merupakan milik pihak tertentu,” ungkapnya.
Eko mempertanyakan dasar klaim tersebut karena menurutnya, selama ini tidak pernah ada penyerahan ataupun dokumen yang menunjukkan bahwa tanah yang ditempati warga merupakan aset pihak yang mengklaim.
Ia bahkan menegaskan, pihak yang sebelumnya memiliki kewajiban dalam proses pengadaan atau penyelesaian tanah warga seharusnya ikut membantu penyelesaian sertifikat hak milik.
“Seharusnya ada kewajiban untuk menyelesaikan SHM warga. Tetapi kenyataannya, sejak awal sampai sekarang tidak pernah ada penyelesaian yang jelas,” katanya.
Eko menambahkan, pihaknya tidak ingin masuk terlalu jauh dalam persoalan internal pihak-pihak yang melakukan klaim. Pemerintah Desa Pranti, kata dia, hanya fokus memperjuangkan kepastian hukum bagi warganya.
“Yang kami perjuangkan adalah wilayah Pranti dan hak warga kami. Kalau ada klaim, silakan dibuktikan dengan dokumen dan dasar hukum yang jelas,” tegasnya.
