BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Kucuran Bantuan Keuangan (Bankeu) kepada desa di Kabupaten Bandung Barat kembali menjadi perhatian serius. Bukan semata karena nilainya yang mencapai Rp417,17 miliar pada Tahun Anggaran 2026, tetapi juga karena muncul informasi mengenai dugaan adanya potongan dalam proses pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan desa.
Informasi tersebut mengarah pada dugaan adanya pihak yang meminta bagian dari nilai pekerjaan sebelum proyek dikerjakan oleh kontraktor atau pelaksana di lapangan.
Seorang sumber yang mengetahui persoalan tersebut menyebut, dalam sejumlah kasus, terdapat dugaan pihak tertentu menjual atau mengondisikan proyek kepada desa dengan persentase sekitar 20 persen.
Setelah itu, menurut sumber tersebut, masih terdapat permintaan persentase lainnya dari kepala desa kepada pihak ketiga atau kontraktor yang mengerjakan proyek.
Akibatnya, nilai anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan berpotensi tergerus.
“Kalau potongannya mulai 30 persen sampai 50 persen, bayangkan bagaimana hasil pembangunannya. Anggaran sebesar itu akhirnya tidak sepenuhnya menjadi pekerjaan,” ujar sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Dugaan tersebut belum merupakan temuan hukum dan masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen, kontrak, transaksi pembayaran serta kondisi fisik pekerjaan di lapangan.
Anggaran Besar, Potongan Makin Besar?
Pemkab Bandung Barat pada 2026 mengalokasikan anggaran bantuan keuangan kepada desa sebesar Rp417.171.682.888. Nilai tersebut meningkat sekitar Rp52,24 miliar dibandingkan alokasi sebelumnya sebesar Rp364.925.878.200.
Dari angka tersebut terdapat Dana Desa sekitar Rp212,05 miliar, Alokasi Dana Desa Rp144,05 miliar serta Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa sekitar Rp61,06 miliar.
Data yang dihimpun juga menunjukkan terdapat 272 paket pekerjaan yang tersebar di 165 desa dengan nilai pekerjaan yang bervariasi, mulai puluhan juta hingga miliaran rupiah.
Besarnya jumlah paket dan nilai anggaran itu membuat pengawasan tidak bisa hanya mengandalkan kelengkapan administrasi.
Sebab, apabila benar terdapat potongan sebelum pekerjaan dilaksanakan, maka yang harus diperiksa bukan hanya laporan pertanggungjawaban, tetapi juga berapa nilai riil yang akhirnya digunakan untuk membeli material, membayar tenaga kerja dan melaksanakan pekerjaan fisik.
Kualitas Infrastruktur Dipertanyakan
Sumber tersebut juga menyinggung adanya pekerjaan infrastruktur pada 2025 yang dinilai tidak bertahan lama.
Salah satu contoh yang disebut adalah pekerjaan pengaspalan yang dinilai mudah terkelupas atau mengalami kerusakan dalam waktu relatif cepat.
Selain persoalan kualitas material, sumber tersebut menduga terdapat pekerjaan yang pelaksanaannya tidak sepenuhnya mengikuti spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Jika dugaan tersebut benar, persoalannya menjadi jauh lebih serius. Sebab, pemotongan anggaran yang kemudian diikuti pengurangan volume, penggunaan material di bawah spesifikasi atau pengerjaan yang tidak sesuai RAB berpotensi membuat masyarakat menerima pembangunan dengan kualitas yang tidak sebanding dengan anggaran yang telah dialokasikan.
Di sinilah pemerintah daerah perlu turun langsung memastikan apakah antara nilai anggaran, nilai kontrak, volume pekerjaan dan kondisi fisik di lapangan benar-benar sesuai.
Para Pemain Mulai Bergerilya?
Persoalan lain yang ikut mencuat adalah informasi mengenai pihak-pihak tertentu yang disebut mulai mendatangi desa-desa.
Menurut sumber, mereka diduga menawarkan atau meminta persentase dengan alasan telah membantu desa mendapatkan pekerjaan atau proyek pembangunan.
Fenomena semacam ini perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah.
Sebab, apabila benar terdapat pihak yang berperan sebagai perantara untuk mendapatkan pekerjaan kemudian meminta imbalan dari nilai proyek, publik berhak mengetahui bagaimana proses pekerjaan tersebut diperoleh dan siapa saja pihak yang terlibat.
