Pertanyaan sederhananya: apakah proyek ditentukan berdasarkan kebutuhan dan mekanisme yang berlaku, atau ada pihak tertentu yang lebih dahulu mengatur siapa yang mendapatkan pekerjaan?
Jangan Sampai Bankeu Menjadi Bancakan
Dengan nilai Bankeu yang mencapai Rp417,17 miliar, setiap potensi kebocoran harus menjadi perhatian.
Pemkab Bandung Barat tidak cukup hanya memastikan dana telah ditransfer ke rekening desa.
Pengawasan harus bergerak sampai ke titik paling bawah: berapa nilai pekerjaan, siapa pelaksananya, berapa nilai kontraknya, berapa uang yang telah dibayarkan, apa material yang digunakan, berapa volume pekerjaan dan bagaimana kualitas hasil akhirnya.
Inspektorat, kecamatan dan perangkat daerah terkait juga perlu memastikan pemeriksaan tidak berhenti pada tumpukan dokumen.
Jika sebuah jalan dianggarkan sekian ratus juta rupiah, maka yang harus dilihat bukan hanya kuitansi dan laporan pertanggungjawabannya. Kondisi jalan tersebut juga harus diperiksa secara fisik.
Begitu pula pekerjaan lainnya seperti drainase, irigasi, jalan lingkungan, jembatan maupun pembangunan fasilitas desa.
Pemkab Harus Buka Data Paket Pekerjaan
Untuk menjawab keresahan tersebut, Pemkab Bandung Barat dapat membuka informasi setiap paket Bankeu secara transparan.
Minimal masyarakat dapat mengetahui:
- nilai anggaran;
- nama desa penerima;
- jenis pekerjaan;
- nilai kontrak;
- pihak pelaksana;
- volume pekerjaan;
- spesifikasi teknis;
- progres pekerjaan; dan
- hasil pemeriksaan atau monitoring.
Transparansi tersebut penting untuk mempersempit ruang munculnya pihak-pihak yang bermain di belakang proses pembangunan desa.
Apalagi jika benar ada pihak yang mulai “bergerilya” mendatangi desa dengan alasan membantu mendapatkan proyek.
Jika Ada Potongan, Siapa yang Menikmati?
Kini persoalan Bankeu bukan lagi sekadar berapa besar uang yang dikucurkan pemerintah. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: berapa besar uang tersebut benar-benar berubah menjadi pembangunan?
Jika terdapat dugaan potongan 30 persen hingga 50 persen, maka harus dijawab siapa yang meminta, siapa yang memberikan, untuk kepentingan apa, dan apakah transaksi tersebut tercatat dalam dokumen resmi.
Begitu pula jika ditemukan pekerjaan tidak sesuai RAB atau spesifikasi, harus ditelusuri siapa yang merencanakan, siapa yang melaksanakan dan siapa yang melakukan pengawasan.
Semua tudingan tersebut tentu harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang objektif. Namun, besarnya anggaran membuat informasi semacam ini tidak seharusnya diabaikan.
Pemkab Bandung Barat perlu menunjukkan bahwa kenaikan Bankeu bukan sekadar memperbesar angka dalam APBD, tetapi juga meningkatkan kualitas pembangunan yang diterima masyarakat.
Sebab, jika anggaran naik puluhan miliar rupiah tetapi kualitas pekerjaan justru dipertanyakan, maka publik wajar meminta satu hal sederhana: Buka aliran uangnya, buka data proyeknya dan periksa hasil pembangunannya.
Dari sanalah akan terlihat apakah Bankeu benar-benar menjadi instrumen pembangunan desa atau justru membuka ruang bagi permainan pihak-pihak tertentu.
