BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Besarnya anggaran Bantuan Keuangan (Bankeu) Desa Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2026 yang mencapai sekitar Rp417,17 miliar perlu diikuti pengawasan ketat, terutama terhadap penggunaan anggaran setiap paket pekerjaan.
Salah satu persoalan yang kini menjadi sorotan adalah munculnya informasi mengenai dugaan permintaan persentase dari nilai pekerjaan proyek Bankeu Desa.
Pertanyaan mendasarnya sederhana: sebenarnya berapa persen anggaran Bankeu yang secara hukum boleh digunakan untuk biaya operasional kegiatan?
Jawabannya tidak bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan informal, kebiasaan, ataupun permintaan pihak tertentu.
PERSENTASE HARUS PUNYA DASAR HUKUM
Pengelolaan Bankeu Pemerintah Daerah kepada Desa di Kabupaten Bandung Barat memiliki pedoman tersendiri melalui Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kepada Desa.
Perbup tersebut berstatus berlaku dan mengatur antara lain perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, monitoring, evaluasi, pembinaan serta pengawasan Bankeu Desa.
Karena itu, setiap pengeluaran dari dana Bankeu harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan kata lain, tidak boleh muncul angka persentase secara sepihak kemudian disebut sebagai “potongan operasional”.
Jika memang terdapat biaya operasional kegiatan, maka harus dapat ditelusuri dasar hukumnya, jenis belanjanya, siapa yang berhak menerima, berapa besarannya, serta apakah telah dimasukkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran.
5 PERSEN BUKAN OTOMATIS HAK UNTUK DIPOTONG
Di sejumlah daerah, regulasi memang menetapkan batas tertentu untuk biaya operasional Bantuan Keuangan Khusus.
Sebagai contoh, terdapat regulasi daerah yang memperbolehkan biaya operasional penunjang kegiatan paling banyak 2,5 persen dari nilai bantuan. Ada pula regulasi daerah lain yang menetapkan maksimal 5 persen untuk biaya operasional dan administrasi kegiatan.
Namun ketentuan tersebut tidak boleh langsung diterapkan kepada Bankeu Kabupaten Bandung Barat.
Mengapa?
Karena setiap pemerintah daerah dapat memiliki pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berbeda. Untuk KBB, yang harus dijadikan rujukan adalah Perbup KBB, APBDes, RAB, petunjuk teknis serta dokumen pelaksanaan Bankeu yang berlaku pada tahun anggaran bersangkutan.
Jadi, angka 5 persen bukan otomatis menjadi “jatah” yang boleh dipotong dari seluruh proyek Bankeu KBB.
Apalagi angka 10 persen, 20 persen, 30 persen bahkan 50 persen.
Jika tidak memiliki dasar penganggaran dan pertanggungjawaban yang sah, persentase tersebut patut dipertanyakan.
BEDAKAN BIAYA OPERASIONAL DENGAN “JATAH PROYEK”
Inilah titik penting yang harus dibuka secara terang.
Biaya operasional resmi berbeda dengan potongan proyek.
Biaya operasional merupakan pengeluaran yang memang diperbolehkan oleh regulasi dan tercantum dalam perencanaan serta anggaran kegiatan.
Sedangkan “jatah proyek”, fee, komitmen, uang pengondisian atau permintaan persentase kepada pelaksana tanpa dasar hukum bukanlah otomatis menjadi biaya operasional.
Informasi yang diterima KanalIndonesia.com sebelumnya menyebut adanya pengondisian pekerjaan dengan persentase sekitar 20 persen. Bahkan terdapat sumber yang menyebut total potongan dalam kondisi tertentu bisa mencapai 30 hingga 50 persen.
Namun apabila benar terjadi, persentase sebesar itu jelas perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi mempengaruhi kemampuan pelaksana memenuhi volume pekerjaan, kualitas material, upah tenaga kerja dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
JANGAN SAMPAI PERSENTASE MENJADI PINTU MASUK PENYIMPANGAN
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur pengelolaan keuangan desa dan masih berstatus berlaku. Prinsip pengelolaan keuangan desa menuntut agar pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.
