Sementara Perbup KBB Nomor 18 Tahun 2022 secara khusus menjadi pedoman pengelolaan bantuan keuangan pemerintah daerah kepada desa di Bandung Barat. Regulasi tersebut juga mengatur aspek monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan.
Dengan demikian, tidak semestinya ada ruang bagi munculnya “persentase wajib” di luar dokumen resmi.
Jika biaya tersebut memang sah, tunjukkan dasar hukumnya.
PEMKAB KBB PERLU BUKA DASAR PERSENTASENYA
Dengan nilai Bankeu mencapai ratusan miliar rupiah dan ratusan paket pekerjaan desa, Pemkab Bandung Barat, Inspektorat, kecamatan dan pemerintah desa perlu memberikan kejelasan kepada publik mengenai mekanisme penggunaan anggaran tersebut.
Publik tidak membutuhkan angka persentase yang beredar dari mulut ke mulut. Publik membutuhkan dasar hukum yang jelas.
Sebab dalam pengelolaan uang negara, sebuah persentase tidak menjadi legal hanya karena sudah menjadi kebiasaan.
Bankeu adalah uang rakyat. Setiap rupiah yang keluar harus mempunyai dasar, tujuan dan pertanggungjawaban yang jelas.
