Kolaborasi lintas platform dinilai penting agar edukasi mengenai informasi yang benar tidak berhenti pada media penyiaran konvensional, tetapi menjangkau masyarakat yang semakin aktif menggunakan layanan digital.
KPID Soroti Kesetaraan Regulasi Media Digital
Selain menyoroti literasi media, Adiyana turut mengangkat persoalan kesetaraan regulasi antara lembaga penyiaran konvensional dan platform digital, termasuk layanan berbasis Over-The-Top (OTT) serta Video on Demand (VOD).
Ia menilai perubahan lanskap media perlu diikuti kerangka regulasi yang mampu menjawab perkembangan teknologi sekaligus memberikan kepastian mengenai tanggung jawab pengelolaan konten.
Menurut Adiyana, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran di DPR RI menjadi salah satu momentum untuk memperjelas pengaturan penyiaran di tengah berkembangnya platform digital.
Ia menegaskan, pembaruan regulasi seharusnya diarahkan pada perlindungan masyarakat dan terciptanya perlakuan hukum yang lebih setara bagi pelaku industri media, bukan semata-mata membatasi ruang penyampaian informasi.
Meski demikian, Adiyana memberikan perhatian terhadap wacana pengurangan jumlah komisioner KPID di daerah dari tujuh menjadi lima orang.
Ia berpandangan bahwa kebutuhan pengawasan setiap provinsi tidak dapat disamaratakan karena dipengaruhi oleh jumlah lembaga penyiaran, luas wilayah, kondisi geografis, dan kepadatan penduduk.
“Jawa Barat memiliki 423 lembaga penyiaran, terbanyak di Indonesia. Jika disamakan lima komisioner dengan daerah yang hanya memiliki 50 lembaga penyiaran, tentu kurang ideal. Beban pengawasan dan geografis daerah harus menjadi pertimbangan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya mempertimbangkan beban kerja pengawasan dalam menentukan kebutuhan sumber daya kelembagaan di tingkat daerah.
Harsiarda Jadi Momentum Membangun Ekosistem Informasi Sehat
Peringatan Harsiarda Jawa Barat 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kembali peran radio dan televisi dalam menyediakan informasi yang akurat, berimbang, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Di tengah persaingan dengan platform digital, tantangan media penyiaran tidak hanya terletak pada kemampuan beradaptasi dengan teknologi, tetapi juga pada konsistensi menjaga kualitas dan kepercayaan publik.
Pemerintah daerah, KPID, lembaga penyiaran, media siber, dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam membangun ruang informasi yang sehat.
Pesan yang mengemuka dalam kegiatan tersebut adalah pentingnya membiasakan masyarakat memeriksa sumber, menguji kebenaran informasi, dan tidak langsung menyebarkan kabar yang belum terkonfirmasi.
Dengan penguatan literasi media dan kolaborasi lintas platform, Harsiarda diharapkan tidak sekadar menjadi agenda tahunan, tetapi juga menjadi sarana berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya informasi yang berkualitas dan bertanggung jawab.
