Meski demikian, Deni mengingatkan bahwa lonjakan ISPA tidak dapat langsung disimpulkan seluruhnya disebabkan pencemaran udara. Faktor infeksi, cuaca, kepadatan penduduk, dan paparan lingkungan harus dianalisis secara bersamaan agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.
BOR Rumah Sakit 88 Persen, Kesiapan Layanan Harus Dijaga
Selain pencegahan, kesiapan fasilitas kesehatan juga menjadi perhatian. RSUD dr Darsono, Kabupaten Pacitan, mencatat tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) mencapai 88 persen pada Oktober 2026, dari total kapasitas 196 tempat tidur.
Angka tersebut setara dengan sekitar 172 tempat tidur terisi, meningkat dibandingkan kondisi normal yang berada pada kisaran 55–60 persen. Kenaikan kunjungan mulai terlihat sejak pekan kedua Agustus dan berlanjut hingga September–Oktober.
Direktur RSUD dr Darsono, dr Johan Tri Putranto, pun menyatakan peningkatan kunjungan terjadi pada poliklinik, rawat jalan, instalasi gawat darurat (IGD), hingga rawat inap. Meski demikian, pelayanan rumah sakit disebut masih berjalan normal dan kapasitas yang tersedia masih mampu mengakomodasi pasien.
Deni menilai, perkembangan tersebut menjadi pengingat bahwa pemerintah harus memantau kapasitas pelayanan kesehatan secara berkala.
Namun, kondisi satu rumah sakit tidak bisa langsung dijadikan gambaran seluruh Jawa Timur sehingga diperlukan data BOR dari berbagai rumah sakit untuk melihat tekanan layanan secara menyeluruh.
“Rumah sakit harus dipastikan siap menghadapi kemungkinan lonjakan pasien. Pantau keterisian tempat tidur, ketersediaan tenaga medis, obat-obatan, serta kesiapan IGD. Jangan menunggu pelayanan terganggu baru dilakukan penanganan,” tegasnya.
Ia juga mendorong Dinas Kesehatan Jatim memperkuat surveilans penyakit pernapasan dan memantau tren kunjungan pasien di daerah dengan laporan ISPA tertinggi. Langkah tersebut penting untuk mendeteksi peningkatan kebutuhan pelayanan sedini mungkin.
Deni juga Dorong Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara dan Kesehatan. Secara khusus bahkan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim mendorong penguatan sistem peringatan dini yang mengintegrasikan data kualitas udara, cuaca, titik panas, dan perkembangan kasus ISPA.
Sistem tersebut diharapkan menjadi instrumen untuk memberikan peringatan kepada masyarakat, sekolah, fasilitas kesehatan, serta kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan warga yang memiliki gangguan pernapasan.
Menurut Deni, keterbukaan informasi dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar langkah pencegahan dapat dilakukan lebih cepat. Pemerintah perlu memastikan informasi mengenai kualitas udara mudah diakses, disertai panduan perlindungan kesehatan yang jelas ketika kondisi udara memburuk.
“Pencegahan harus menjadi prioritas. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang mudah dipahami tentang kondisi udara dan langkah perlindungan yang harus dilakukan. Pada saat bersamaan, pemerintah harus memastikan pengawasan lingkungan dan kesiapan layanan kesehatan berjalan efektif,” ujarnya.
Ia menambahkan, evaluasi kualitas udara dan surveilans kesehatan perlu diprioritaskan di lima daerah dengan laporan ISPA tertinggi, yakni Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Kota Malang, dan Kabupaten Malang.
Deni menegaskan, perlindungan kesehatan masyarakat tidak bisa dipisahkan dari kebijakan lingkungan. Pengendalian emisi, penanganan debu, pengawasan aktivitas industri, dan kesiapsiagaan rumah sakit harus menjadi bagian dari langkah terpadu Pemprov Jatim.
“Jangan sampai kita hanya sibuk menangani dampak ketika masyarakat sudah jatuh sakit. Pemerintah harus hadir melalui kebijakan pencegahan yang nyata, data yang terbuka, dan layanan kesehatan yang siap. Keselamatan serta kesehatan warga harus menjadi prioritas,” pungkasnya. Nang
