SURABAYA KANALINDONESIA.COM : Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim
kembali memberi kepedulian atas nasib lingkungan dan dampaknya terhadap masyarakat. Perhatian Fraksi yang dipimpin oleh Wara Sundari Renny Pramana ini menyoroti persoalan pertambangan di Jawa Timur, termasuk keberatan warga Desa Puncu dan Desa Satak, Kabupaten Kediri, terhadap rencana aktivitas pertambangan pasir, batu, dan kerikil (sirtu) yang dikaitkan dengan PT Epas.
Warga khawatir aktivitas tersebut mengancam sumber mata air dan infrastruktur desa yang disebut pernah terdampak kegiatan penambangan.
Politis perempuan yang akrab disapa Bunda Renny ini, menegaskan pentingnya penertiban pertambangan bermasalah secara menyeluruh. Pengawasan tidak boleh hanya berhenti pada pemeriksaan perizinan atau penutupan lokasi, tetapi harus mencakup perlindungan lingkungan, keselamatan warga, hingga pencegahan potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD).
“Penertiban pertambangan harus dilakukan secara menyeluruh dan tanpa tebang pilih. Pemerintah tidak cukup hanya memeriksa dokumen perizinan, tetapi juga harus memastikan kegiatan di lapangan tidak mengancam lingkungan, sumber air, dan keselamatan masyarakat,” kata Bunda Renny.
Masalah ini sebenarnya sudah diketahui oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur menerima pengaduan warga pada 8 Oktober 2026 dan menyatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta pihak terkait untuk mencari penyelesaian.
Bunda Renny, pengaduan masyarakat harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan yang objektif dan transparan. Status perizinan serta potensi dampak kegiatan pertambangan perlu dipastikan berdasarkan dokumen dan hasil evaluasi resmi.
“Jangan sampai persoalan baru ditangani setelah masyarakat merasakan dampaknya. Setiap pengaduan harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang jelas, dan hasilnya perlu disampaikan kepada masyarakat agar ada kepastian,” ujarnya.
Persoalan pertambangan di Kediri ini ternyata juga muncul di kawasan Rolak 70, aliran Sungai Konto, Dusun Juwet, Kecamatan Kunjang. Pada Juli 2026, polisi melakukan pengecekan setelah menerima laporan dugaan penambangan pasir ilegal. Saat petugas tiba, tidak ditemukan aktivitas penambangan yang sedang berlangsung.
Sebelumnya, pada Mei 2026, petugas menertibkan lokasi di kawasan tersebut dan menemukan tiga mesin penyedot pasir.
Di Kabupaten Probolinggo, pemerintah daerah pada Agustus 2026 memeriksa delapan titik usaha pertambangan di tiga kecamatan. Sejumlah usaha dilaporkan ditutup sementara karena persoalan perizinan, termasuk izin operasi produksi yang kedaluwarsa.
Sementara itu, aparat kepolisian juga menyelidiki dugaan pertambangan ilegal di Desa Angsanah, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan. Rangkaian persoalan tersebut memperlihatkan pentingnya pengawasan berkelanjutan.
Bunda Renny menyebut, Pemprov Jatim perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, aparat penegak hukum, dan instansi terkait agar penanganan setiap kasus didasarkan pada data dan bukti.
“Harus ada pemetaan yang jelas terhadap lokasi tambang, pemegang izin, masa berlaku izin, kapasitas produksi, dan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan. Dengan data yang lengkap, pemerintah bisa membedakan pelanggaran yang terjadi dan mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum,” terang politisi asal Kediri ini.
Selain perlindungan lingkungan, lanjut Bunda Renny, tata kelola pertambangan juga berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah. Pemerintah perlu memastikan pencatatan produksi dan distribusi material tambang berjalan transparan serta kewajiban pajak dan pungutan dipenuhi sesuai ketentuan.
Ia menegaskan pentingnya pemeriksaan terhadap potensi penerimaan daerah yang belum terpenuhi, dengan tetap mendasarkan perhitungan pada data produksi, nilai transaksi, dan kewajiban yang seharusnya dibayarkan.
