“Pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah. Karena itu, kepatuhan perizinan, pengawasan produksi, serta kewajiban terhadap pendapatan daerah harus diperiksa secara transparan. Jangan sampai masyarakat menanggung dampak lingkungannya, sementara tata kelola dan penerimaan daerah tidak diawasi dengan baik,” tegasnya.
Di sisi lain, pemerintah perlu memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha yang menjalankan kegiatan secara legal dan memenuhi standar lingkungan. Penegakan aturan harus dilakukan berdasarkan bukti, bukan semata-mata dugaan.
Bunda Renny juga meminta penertiban tidak berhenti pada penghentian aktivitas pertambangan yang terbukti melanggar. Pemerintah juga harus memastikan penanganan lahan rusak, lubang bekas tambang yang membahayakan warga, serta potensi gangguan terhadap aliran air dan ekosistem sekitar.
Tanggung jawab pemulihan harus ditentukan berdasarkan ketentuan hukum dan hasil pemeriksaan terhadap pihak yang bertanggung jawab.
“Kalau ditemukan pelanggaran, penegakan hukum harus berjalan sesuai aturan. Namun, tanggung jawab tidak berhenti pada penutupan lokasi. Kerusakan yang ditimbulkan juga harus ditangani agar masyarakat tidak terus menanggung risikonya,” pungkas Bunda Renny. Nang
