PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Di balik persaingan para finalis Ponorogo Inotek Award (PIA) 2026, terdapat enam orang yang memegang peran penting dalam menilai kualitas inovasi peserta. Mereka tidak berasal dari satu latar belakang, melainkan gabungan birokrasi pemerintahan, lembaga riset, perguruan tinggi, dan dunia jurnalistik.
Komposisi tersebut menjadi perhatian karena proses penilaian inovasi membutuhkan sudut pandang yang beragam. Bukan hanya soal apakah sebuah program terlihat baru, tetapi juga apakah inovasi tersebut memiliki dasar yang jelas, dapat diterapkan, memberikan manfaat, serta mampu bertahan dan dikembangkan.
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) Kabupaten Ponorogo menghadirkan enam juri dalam proses penilaian PIA 2026. Mereka adalah Dewi Wuri Handayani, S.Sos.; Dr. Luhur Apidianto, S.STP., M.Si.; Prof. Dr. Irtanto, M.Si.; Prof. Dr. Boge Triatmanto, SE., MM.; Dr. Dian Suluh Kusuma Dewi, M.AP.; serta W. Arso. S.I.Kom.
“Enam nama tersebut membawa latar belakang yang berbeda, mulai dari birokrasi, perencanaan pembangunan, riset, manajemen, akademik hingga jurnalistik,”ucap Plt Kepala Bapperida Kabupaten Ponorogo Dr. Luhur Apidianto.
Dewi Wuri Handayani, S.Sos Pengalaman Panjang di Birokrasi
Dewi Wuri Handayani, S.Sos. merupakan pejabat Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang saat ini tercatat sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo.
Pengalamannya dalam birokrasi menjadi modal penting ketika inovasi peserta harus dilihat dari sisi tata kelola pemerintahan dan administrasi.
Dewi juga memiliki pengalaman dalam transformasi administrasi pemerintahan. Dalam penerapan digitalisasi arsip dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), ia pernah menekankan pentingnya digitalisasi untuk membuat administrasi pemerintahan lebih efektif dan efisien.
Perspektif birokrasi tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam meja penjurian PIA 2026, terutama ketika inovasi yang diajukan berkaitan dengan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Dr. Luhur Apidianto, S.STP., M.Si.
Ia merupakan Plt. Kepala Baperida Kabupaten Ponorogo, lembaga yang memiliki tugas dalam perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah.
Luhur juga memiliki pengalaman dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Posisi tersebut membuatnya bersentuhan langsung dengan bagaimana sebuah inovasi dapat ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan daerah.
Dalam konteks PIA 2026, Luhur sebelumnya menegaskan bahwa keberhasilan inovasi tidak cukup dilihat dari keberadaan sebuah program.
“Inovasi itu bukan sekadar program, tetapi bagaimana kita bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” terang Luhur.
Pernyataan tersebut sejalan dengan mekanisme penilaian PIA 2026 yang tidak hanya melihat gagasan, tetapi juga tingkat kematangan, penerapan, manfaat, dampak, dan keberlanjutan inovasi.
Prof. Dr. Irtanto, Membawa Perspektif Peneliti
Dari unsur luar pemerintah kabupaten, terdapat Prof. Dr. Irtanto, M.Si., Fungsional Peneliti Ahli Utama pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur.
Irtanto memiliki latar belakang akademik dan riset yang panjang. Ia menempuh pendidikan Ilmu Politik di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, kemudian melanjutkan Magister Administrasi Publik dan Doktor Ilmu Administrasi dengan kekhususan Ilmu Administrasi Publik di Universitas Brawijaya.
Ia juga tercatat menghasilkan berbagai karya ilmiah dan tulisan yang berkaitan dengan pemerintahan, administrasi publik dan persoalan pembangunan.
Kehadiran Irtanto memberikan perspektif riset dalam proses penjurian. Inovasi peserta dapat dilihat dari persoalan yang hendak diselesaikan, kebaruan pendekatan, penerapan, hingga dampaknya terhadap pembangunan.
Prof. Dr. Boge Triatmanto, Guru Besar di Bidang Manajemen
Juri berikutnya berasal dari kalangan akademisi, yakni Prof. Dr. Boge Triatmanto, SE., MM.
