BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Mengurai Catatan Keuangan Perumdam Bandung Barat dalam temuan Sejumlah angka dalam dokumen keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Wibawa Mukti Kabupaten Bandung Barat berbeda. Mulai dari perbedaan pencatatan modal disetor sebesar Rp4,63 miliar, fasilitas pinjaman Rp9 miliar dari PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk, hingga pertanyaan mengenai realisasi pembayaran dan kontribusi perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Persoalan tersebut perlu ditelusuri melalui pencocokan dokumen penyertaan modal pemerintah daerah, laporan keuangan perusahaan, catatan utang, serta bukti penggunaan dan pengembalian dana. Namun, perbedaan angka dalam dokumen tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan keuangan.
Bahan penelusuran ini mengacu pada dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, termasuk catatan atas laporan keuangan Perumdam Tirta Wibawa Mukti per 31 Desember 2025, serta informasi pengawasan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
SELISIH PENCATATAN MODAL MENCAPAI RP4,63 MILIAR
Berdasarkan data laporan BPKP per 31 Desember 2024 yang menjadi bahan penelusuran, modal disetor Perumdam Tirta Wibawa Mukti tercatat sebesar Rp39.635.474.108. Sementara itu, dokumen yang merujuk pada PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat mencantumkan nilai modal disetor sebesar Rp35.000.000.000.
Jika kedua angka tersebut mengacu pada komponen modal dan periode pencatatan yang sama, terdapat selisih sebesar Rp4.635.474.108.
Perbedaan ini menjadi pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka. Apakah selisih tersebut berkaitan dengan perbedaan dasar pencatatan, transaksi penyertaan modal, reklasifikasi akun, atau faktor lain?
BPKP MELAKUKAN EVALUASI DAN TINDAK LANJUT
Catatan pengawasan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyebutkan adanya evaluasi penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan perkotaan pada BUMD air minum Tahun 2024 di Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti Kabupaten Bandung Barat.
Dalam pelaporan pengawasan hingga Triwulan II Tahun 2025, penugasan tersebut tercatat sebagai bagian dari kegiatan pengawasan BPKP. Dokumen yang menjadi bahan penelusuran juga mencantumkan status ketepatan waktu Rencana Pemantauan Lanjutan (RPL) Tahun 2025 sebagai terlambat.
Sementara itu, informasi yang dihimpun menyebutkan BPKP mulai melakukan evaluasi kinerja perusahaan untuk tahun buku 2025 pada Juli 2026.
Rangkaian kegiatan pengawasan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPAM dan kinerja perusahaan menjadi objek evaluasi, agar bisa menyimpulkan adanya pelanggaran, kerugian keuangan, atau kegagalan pengelolaan.
Hal yang perlu dipastikan selanjutnya ialah apa saja rekomendasi hasil evaluasi, bagaimana respons manajemen perusahaan, serta sejauh mana rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti.
Dokumen tindak lanjut rekomendasi pengawasan menjadi penting untuk mengetahui apakah terdapat persoalan yang belum diselesaikan dan apa langkah perbaikannya.
Pinjaman Rp9 miliar dari Ultrajaya, bagaimana realisasinya?
Persoalan lain yang memerlukan keterbukaan adalah fasilitas pinjaman dari PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk sebesar Rp9 miliar pada 2023.
Dalam dokumen APBD yang menjadi bahan penelusuran, fasilitas tersebut diuraikan dalam dua tahap. Pertama, pinjaman sebesar Rp5 miliar yang ditujukan untuk optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Kedua, pinjaman sebesar Rp4 miliar untuk peningkatan atau upgrade pipa dengan spesifikasi PN 16.
Dokumen tersebut menyebutkan mekanisme pembayaran sebesar Rp150 juta setiap bulan tanpa bunga. Pembayaran dikaitkan dengan debit penyerapan kebutuhan oleh PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk.
