Informasi ini memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar mengenai pengelolaan dana tersebut. Apakah seluruh pinjaman Rp9 miliar telah diterima perusahaan? Bagaimana realisasi penggunaan masing-masing dana? Apakah pekerjaan optimalisasi SPAM dan peningkatan pipa telah dilaksanakan sesuai peruntukannya? Berapa jumlah pembayaran yang sudah direalisasikan hingga 2025?
Seluruh pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui perjanjian pinjaman, bukti penerimaan dana, dokumen pengadaan atau pekerjaan, laporan realisasi kegiatan, dan catatan pembayaran.
Perlu ditegaskan, keberadaan fasilitas pinjaman Rp9 miliar tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa dana tersebut hilang atau tidak digunakan sesuai peruntukannya. Kesimpulan mengenai penggunaan dana baru dapat ditarik setelah dokumen dan realisasinya diperiksa.
KONTRIBUSI TERHADAP “PAD” PERLU DIPERJELAS
Selain penggunaan pinjaman, perhatian juga tertuju pada hubungan antara kinerja keuangan Perumdam dan kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Bandung Barat.
Dalam dokumen laporan perubahan ekuitas Perumdam Tirta Wibawa Mukti untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025, terdapat sejumlah komponen yang disebutkan dalam bahan penelusuran, yakni cadangan PAD sebesar Rp149.784.591, pembayaran utang PAD Rp179.000.000, serta laba tahun berjalan Rp356.621.989.
Ketiga komponen tersebut perlu diperiksa kembali berdasarkan laporan keuangan lengkap, terutama untuk memastikan posisi masing-masing akun dan apakah angka pembayaran utang PAD telah tercermin dalam laporan realisasi penerimaan daerah.
Sebab, laba perusahaan, pembayaran kewajiban PAD, cadangan PAD, dan setoran PAD merupakan komponen yang berbeda. Angka-angka tersebut tidak dapat langsung dijumlahkan atau disamakan tanpa melihat struktur laporan dan dasar pencatatannya.
Karena itu, besaran kontribusi riil Perumdam terhadap kas daerah harus dikonfirmasi melalui laporan setoran PAD dan dokumen penerimaan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, bukan hanya berdasarkan angka laba perusahaan.
ANGKA PERUBAHAN EKUITAS SALAH DAN PERLU DIREKONSILIASI
Ada pula persoalan aritmetika yang harus dipastikan sebelum angka saldo akhir 2025 dipublikasikan sebagai fakta final.
Bahan yang tersedia menyebutkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp35 miliar, disertai komponen cadangan PAD Rp149,78 juta, pembayaran utang PAD Rp179 juta, dan laba tahun berjalan Rp356,62 juta. Namun, angka total Rp741.792.669 yang dicantumkan tidak sesuai dengan penjumlahan tiga komponen tersebut.
Penjumlahan ketiga komponen menghasilkan Rp685.406.580, bukan Rp741.792.669. Sementara itu, angka saldo akhir 2025 sebesar Rp34.435.829.320 yang disebutkan dalam bahan awal juga memerlukan pencocokan dengan laporan perubahan ekuitas lengkap.
Perbedaan ini tidak boleh diabaikan. Diperlukan pemeriksaan terhadap saldo awal, mutasi selama tahun berjalan, saldo akhir, serta kemungkinan adanya komponen lain yang belum tercantum dalam bahan penelusuran.
Dengan demikian, angka saldo akhir tersebut belum dapat dipastikan hanya berdasarkan rincian yang tersedia.
TRANSPARANSI MENJADI KUNCI PENGELOLAAN BUMD
Rangkaian persoalan tersebut menempatkan keterbukaan informasi sebagai hal penting dalam pengelolaan Perumdam Tirta Wibawa Mukti. Sebagai BUMD yang bergerak dalam pelayanan air minum, perusahaan tidak hanya dituntut menjaga keberlanjutan operasional, tetapi juga memastikan penggunaan modal, pengelolaan kewajiban, dan kontribusi terhadap daerah dapat dipertanggungjawabkan.
Manajemen Perumdam perlu memberikan penjelasan mengenai perbedaan pencatatan modal, realisasi pinjaman Rp9 miliar, mekanisme pembayaran kepada PT Ultrajaya, serta besaran setoran PAD yang benar-benar diterima pemerintah daerah.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selaku pemilik modal juga perlu memastikan bahwa dokumen penyertaan modal, laporan keuangan perusahaan, dan catatan penerimaan daerah telah direkonsiliasi secara tepat.
