BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Pengadaan 16 unit mobil ambulans senilai Rp5,59 miliar pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan Badan Advokasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan (BAP-TKP).
Melalui surat bernomor 003/BADAN/BAP-TKP/S-KOM/X2026 tertanggal 16 Oktober 2026, BAP-TKP meminta klarifikasi terkait dugaan ketidaksesuaian proses perencanaan pengadaan ambulans dengan mekanisme pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Sorotan utama lembaga tersebut tertuju pada informasi yang mereka himpun, bahwa pengadaan ambulans tidak tercantum dalam sejumlah dokumen perencanaan sebelum anggaran dimasukkan ke dalam APBD Perubahan 2025.
BAP-TKP menilai persoalan ini perlu ditelusuri untuk memastikan apakah seluruh tahapan perencanaan, penganggaran, hingga penetapan pengadaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
ANGGARAN RP5,59 MILIAR DIPERTANYAKAN
Berdasarkan kajian dan analisis yang disampaikan BAP-TKP, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat menganggarkan pengadaan 16 unit ambulans baru dengan nilai Rp5.598.126.432 melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Selain pengadaan tersebut, terdapat pula satu unit ambulans khusus yang disebut bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Belasan kendaraan itu direncanakan untuk memenuhi kebutuhan 16 puskesmas yang memerlukan peremajaan armada. Sementara itu, satu unit lainnya diperuntukkan bagi Public Safety Center (PSC) 119 guna mendukung percepatan respons layanan kegawatdaruratan.
Dari sisi pelayanan publik, pengadaan ambulans merupakan kebutuhan penting untuk menunjang penanganan pasien dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan darurat.
Namun, menurut BAP-TKP, urgensi kebutuhan tersebut tidak menghilangkan kewajiban pemerintah daerah untuk memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai prosedur administrasi dan ketentuan pengelolaan aset daerah.
DOKUMEN PERENCANAAN MENJADI TITIK KRITIS
Dalam suratnya, BAP-TKP menyatakan berdasarkan data dan informasi yang dihimpun, pengadaan ambulans tersebut tidak tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, serta Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2025.
Lembaga itu juga menyebut pengadaan baru tercantum dalam APBD Perubahan setelah proses evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Informasi tersebut menjadi dasar bagi BAP-TKP untuk mempertanyakan apakah pengadaan ambulans telah melalui mekanisme penyusunan dan penetapan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).
RKBMD merupakan dokumen penting dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah. Dokumen ini digunakan untuk menilai kebutuhan riil perangkat daerah, kesesuaian dengan standar barang dan standar kebutuhan, serta kemungkinan optimalisasi aset yang sudah tersedia sebelum pemerintah memutuskan melakukan pembelian baru.
BAP-TKP SOROTI PERMENDAGRI TENTANG PENGELOLAAN ASET
BAP-TKP merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang telah mengalami perubahan, termasuk melalui Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.
Dalam kajiannya, BAP-TKP menyoroti ketentuan mengenai perencanaan kebutuhan barang milik daerah, pengajuan usulan RKBMD, serta proses penghimpunan dan penelaahan dokumen kebutuhan oleh pejabat terkait.
Lembaga tersebut secara khusus mengacu pada Pasal 20, Pasal 27, dan Pasal 33 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 sebagai dasar untuk meminta penjelasan mengenai proses perencanaan pengadaan ambulans.
Menurut BAP-TKP, apabila pengadaan tersebut memang tidak didahului perencanaan kebutuhan dan penelaahan sebagaimana diwajibkan aturan, kondisi itu patut diperiksa untuk mengetahui apakah terjadi pelanggaran administrasi dalam tata kelola aset daerah.
