Pemeriksaan perlu dilakukan dengan mencocokkan dokumen perencanaan perangkat daerah, usulan RKBMD, hasil penelaahan pengelola barang, dokumen RKA dan DPA Perubahan, hingga dokumen pengadaan.
Dengan demikian, persoalan ini tidak cukup disimpulkan hanya berdasarkan informasi mengenai pencantuman anggaran. Keabsahan prosedur harus ditentukan melalui pemeriksaan dokumen dan keterangan pejabat yang berwenang.
DUGAAN ARAHAN SEKDA DAN KEPALA BKAD PERLU DIKONFIRMASI
Selain menyoroti proses perencanaan di lingkungan Dinas Kesehatan, BAP-TKP juga mengungkap informasi yang perlu diklarifikasi mengenai dugaan keterlibatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat bersama Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dalam proses pengadaan tersebut.
Dalam suratnya, BAP-TKP menyebut pengadaan ambulans diduga dilakukan atas arahan Sekda bersama Kepala BKAD.
Informasi itu menjadi salah satu alasan lembaga tersebut meminta penjelasan dari pihak-pihak terkait, terutama mengenai siapa yang mengusulkan pengadaan, bagaimana proses penelaahan kebutuhan dilakukan, dan atas dasar dokumen apa anggaran tersebut dapat dimasukkan ke dalam APBD Perubahan.
Namun, dugaan adanya arahan tersebut masih merupakan informasi yang disampaikan BAP-TKP dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti.
Untuk memastikan duduk persoalannya, diperlukan klarifikasi langsung dari Sekda, Kepala BKAD, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, disertai pemeriksaan terhadap dokumen resmi yang mendasari proses penganggaran.
KLARIFIKASI SEBELUM MELAPOR KE KPK
Dalam surat tertanggal 16 Oktober 2026 tersebut, BAP-TKP menyampaikan permintaan agar Kepala Dinas Kesehatan dan Sekda Kabupaten Bandung Barat bersedia mengikuti audiensi untuk mengklarifikasi data dan informasi yang diterima lembaga itu dari masyarakat.
BAP-TKP menyatakan langkah klarifikasi tersebut ditempuh sebelum pihaknya mempertimbangkan pelaporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Surat itu juga ditembuskan kepada Sekda Kabupaten Bandung Barat, Kepala BKAD, serta pejabat terkait di Kejaksaan Negeri Bale Bandung.
Permintaan klarifikasi tersebut membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk menjelaskan proses pengadaan, menunjukkan dokumen perencanaan yang mendasari kebijakan, serta menerangkan alasan penganggaran ambulans dalam APBD Perubahan 2025.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian administrasi, persoalan itu perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan yang berwenang. Sementara itu, apabila terdapat indikasi tindak pidana, penanganannya harus didasarkan pada bukti yang cukup dan hasil penyelidikan aparat penegak hukum.
KEWAJIBAN TRANSPARAN ANGGARAN
Pengadaan ambulans menggunakan anggaran daerah pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Karena itu, transparansi dalam proses perencanaan dan pengadaan menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar kebutuhan, tahapan perencanaan, dokumen RKBMD, proses penganggaran, serta mekanisme pengadaan 16 unit ambulans senilai Rp5,59 miliar tersebut.
Hingga informasi dalam surat BAP-TKP tersebut dapat dikonfirmasi melalui keterangan resmi para pihak dan pemeriksaan dokumen terkait, dugaan pelanggaran dalam pengadaan ambulans ini belum dapat dinyatakan terbukti.
