Karena itu, pemeriksaan tidak cukup hanya membandingkan nominal antarinstansi. Yang lebih penting adalah memastikan apakah kegiatan benar-benar dilaksanakan, apakah pengeluaran sesuai ketentuan, serta apakah dokumen pertanggungjawabannya sah dan dapat diverifikasi.
Dengan nilai Rp21,6 miliar, keterbukaan rincian belanja perjalanan dinas Sekretariat DPRD menjadi penting agar masyarakat dapat mengetahui penggunaan anggaran sekaligus menilai kesesuaiannya dengan kebutuhan pelaksanaan tugas wakil rakyat.
REALISASI RP57,40 MILIAR, ANGKA EFISIENSI JADI PERTANYAAN
Dalam dokumen pengaduannya, ARM mencantumkan anggaran perjalanan dinas sebelum terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 sebesar Rp76.040.989.179.
ARM kemudian menggunakan perhitungan efisiensi sebesar 50 persen sehingga menghasilkan angka Rp38.020.494.590 sebagai nilai setelah pemangkasan berdasarkan perhitungan tersebut.
Namun, menurut data yang dicantumkan dalam pengaduan, anggaran perjalanan dinas setelah APBD Perubahan 2025 masih mencapai Rp62.881.640.690. Adapun realisasinya tercatat sebesar Rp57.400.954.255.
Dengan demikian, realisasi mencapai sekitar 91,28 persen dari anggaran setelah perubahan. Terdapat selisih sekitar Rp5,48 miliar antara pagu setelah perubahan dan realisasi.
Jika dibandingkan dengan anggaran awal, realisasi turun sekitar 24,51 persen. Sementara dibandingkan dengan angka Rp38,02 miliar yang dihitung ARM sebagai acuan efisiensi 50 persen, realisasi masih lebih tinggi sekitar Rp19,38 miliar.
Perbandingan ini menjadi dasar pertanyaan yang perlu dijawab melalui dokumen resmi. Perhitungan ARM tidak serta-merta membuktikan pelanggaran karena penerapan efisiensi harus diuji berdasarkan ruang lingkup belanja yang menjadi sasaran, penyesuaian anggaran yang sah, serta ketentuan yang berlaku.
Data rekapitulasi per perangkat daerah juga perlu dicocokkan dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), APBD awal, APBD Perubahan, dan dokumen penyesuaian anggaran agar tidak terjadi perbedaan cakupan atau penghitungan.
INPRES EFISIENSI JADI DASAR PENGADUAN
Kebijakan efisiensi belanja pemerintah pusat pada 2025 tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Selain itu, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tertanggal 23 Februari 2025 mengenai penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah menjadi salah satu ketentuan yang disorot dalam pengaduan ARM.
Dalam dokumen tersebut, pengurangan belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen menjadi salah satu langkah efisiensi yang diarahkan kepada pemerintah daerah.
ARM mempertanyakan bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam perencanaan dan perubahan APBD Kabupaten Bandung Barat. Organisasi itu meminta aparat menelaah proses penganggaran serta realisasi belanja untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan.
Pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui apakah penyesuaian dilakukan secara memadai, apakah terdapat alasan yang sah atas perubahan anggaran, dan apakah realisasi belanja didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
APARAT DIMINTA TELAAH DOKUMEN HINGGA BUKTI PERJALANAN
Dalam pengaduannya, ARM meminta Tipidkor Polda Jabar menindaklanjuti laporan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.
Sejumlah dokumen yang relevan untuk diperiksa antara lain rincian anggaran perjalanan dinas setiap perangkat daerah, dokumen perubahan APBD, surat tugas dan surat perjalanan dinas, bukti transportasi serta penginapan jika relevan, laporan hasil kegiatan, dan dokumen pertanggungjawaban pembayaran.
Pemeriksaan juga perlu membedakan ketidakpatuhan administratif dari dugaan tindak pidana. Besarnya anggaran atau realisasi yang tinggi tidak dengan sendirinya membuktikan korupsi. Unsur pelanggaran hukum dan kemungkinan kerugian keuangan negara harus didukung hasil pemeriksaan dan bukti yang memadai.
Di sisi lain, pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan mengenai dasar penetapan anggaran, hasil efisiensi yang dilakukan, serta alasan kebutuhan perjalanan dinas pada setiap perangkat daerah.
