PUBLIK MENUNGGU PENJELASAN PEMKAB DAN SEKRETARIAT DPRD
Besarnya belanja perjalanan dinas pada 2025 menjadi ujian transparansi pengelolaan APBD Bandung Barat. Terlebih, anggaran tersebut harus berjalan seiring dengan kebutuhan pelayanan publik dan tuntutan efisiensi belanja pemerintah.
Pemkab Bandung Barat dan Sekretariat DPRD perlu membuka rincian yang dapat diverifikasi, termasuk dasar penganggaran, realisasi per kegiatan, dan hasil penyesuaian anggaran sepanjang tahun 2025.
Sementara itu, status penerimaan maupun tindak lanjut pengaduan ARM oleh Polda Jabar, serta tanggapan resmi Pemkab Bandung Barat dan Sekretariat DPRD, masih perlu dikonfirmasi.
Publik berhak memperoleh penjelasan yang transparan mengenai penggunaan uang daerah. Pada saat yang sama, dugaan penyimpangan harus diuji berdasarkan dokumen dan bukti, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.
Pertanyaan utamanya kini bukan hanya berapa besar anggaran perjalanan dinas yang terserap, tetapi apakah setiap pengeluaran benar-benar diperlukan, sesuai ketentuan, memberikan hasil yang terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
