SURABAYA KANALINDONESIA COM : Kekeringan dan ditambah Kebakaran hutan dan lahan (Hutla) yang juga terjadi di Jawa Timur, menjadi keresahan dan kekhawatiran banyak kalangan, salah satunya DPRD Jatim. Kondisi bahkan membuat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur dari Frsksi PDI Perjuangan (PDIP) Deni Wicaksono langsung mendesak Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memperkuat langkah mitigasi bencana ini, menyusul masih tingginya dampak musim kemarau di berbagai daerah.
Apalagi kata Deni, jika melihat data bencana sepanjang musim kemarau 2026, tidak lagi disikapi biasa-biasa saja. Butuh effort yang lebih. Saat ini harus jadi
alarm serius bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Deni lantas menyampiakan bahwa hingga awal Oktober, tercatat sekitar 395.438 warga di 24 kabupaten/kota terdampak kekeringan. Sementara di saat bersamaan, sejak Juni hingga awal Oktober terjadi sedikitnya 150 kejadian karhutla di 25 kabupaten/kota dengan luas lahan terbakar mencapai sekitar 9.540 hektare.
“Angka ini terlalu besar untuk dianggap sebagai persoalan musiman biasa. Hampir 400 ribu warga terdampak kekeringan dan lebih dari 9.500 hektare lahan terbakar. Ini harus menjadi alarm. Pemerintah harus bergerak lebih kuat pada mitigasi, jangan menunggu air habis dan hutan terbakar baru seluruh sumber daya dikerahkan,” kata Deni, Rabu (21/10/2026).
Meski tetap memberi apresiasi langkah Pemprov melakukan dropping air, water bombing hingga operasi modifikasi cuaca, namun Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tersebut mengingatkan, respons kedaruratan harus diikuti langkah pencegahan yang lebih terukur.
Apalagi, Pemprov Jawa Timur sebenarnya telah menetapkan status siaga darurat kekeringan dan karhutla sejak 26 Mei 2026. Dengan demikian, pemerintah seharusnya memiliki waktu cukup untuk memetakan daerah berisiko tinggi sekaligus menyiapkan intervensi sebelum kondisi memburuk.
“Status siaga jangan berhenti menjadi status administratif. Harus bisa dilihat apa yang disiapkan sebelum bencana terjadi, berapa desa rawan yang sudah memiliki cadangan air, berapa titik rawan karhutla yang memiliki sekat bakar, bagaimana kesiapan personel dan peralatannya, sampai berapa cepat respons ketika muncul titik api,” tegas Deni.
Deni juga mendesak Gubernur mengonsolidasikan BPBD, Dinas Kehutanan, Dinas PU SDA, Dinas Pertanian, BMKG serta pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun peta risiko kekeringan dan karhutla yang terpadu dan terus diperbarui.
Menurutnya, peta tersebut harus sampai pada tingkat desa dan menjadi dasar menentukan prioritas anggaran serta distribusi peralatan.
Untuk daerah yang berulang kali mengalami kekeringan, pemerintah perlu mempercepat pembangunan sumur dalam, embung, reservoir, jaringan perpipaan dan perlindungan sumber mata air.
Sementara di kawasan rawan karhutla, pemerintah perlu memastikan ketersediaan sekat bakar, sumber air, peralatan pemadaman, personel terlatih, sistem deteksi titik api dan jalur akses menuju kawasan rawan.
“Kalau desa yang kekeringan tahun ini ternyata desa yang sama dengan tahun lalu, berarti kita harus bertanya: apa yang sudah diperbaiki selama satu tahun? Jangan sampai masyarakat setiap kemarau hanya berganti jadwal menunggu mobil tangki,” ujarnya.
Deni menilai pengalaman beberapa bulan terakhir memperlihatkan hubungan erat antara kerusakan kawasan hutan dan ketahanan air masyarakat.
Kebakaran yang terjadi di kawasan Bromo, Gunung Butak, Gunung Lawu, Gunung Botak hingga Arjuno-Welirang memperlihatkan besarnya risiko ekologis yang sedang dihadapi Jawa Timur.
Terbaru, kebakaran kawasan Arjuno dan sekitarnya bahkan berdampak pada jaringan air yang digunakan masyarakat.
