“Karhutla tidak selesai ketika apinya padam. Hutan punya fungsi menyimpan air dan menjaga mata air. Kalau kawasan hulunya rusak, dampaknya bisa dirasakan masyarakat di bawah selama bertahun-tahun. Karena itu rehabilitasi pascakebakaran harus menjadi bagian dari penanganan,” katanya.
Deni juga meminta Pemprov mengevaluasi orientasi belanja penanggulangan bencana dalam APBD Jawa Timur.
Menurutnya, APBD harus memberikan porsi lebih besar pada pencegahan dan pengurangan risiko. Belanja mitigasi harus dipandang sebagai investasi untuk mengurangi biaya sosial dan ekonomi ketika bencana terjadi.
“Lebih baik anggaran bekerja sebelum bencana datang. Bangun sumber airnya, rawat hutannya, siapkan peralatannya, latih masyarakatnya. Jangan APBD terus menerus datang ketika persoalannya sudah menjadi keadaan darurat,” ujar Wakil Ketua DPRD Jatim tersebut.
Mitigasi kekeringan juga perlu dihubungkan dengan ketahanan pangan. Ketika sumber air berkurang, dampaknya bergerak dari kebutuhan rumah tangga menuju sawah dan produksi pertanian. Karena itu pemetaan lahan rawan kekeringan, pompanisasi, sumur produksi dan pengelolaan irigasi harus disiapkan sebelum tanaman memasuki kondisi kritis.
Deni meminta Gubernur menjadikan berakhirnya musim kemarau nanti sebagai momentum melakukan audit mitigasi kekeringan dan karhutla 2026.
Audit tersebut, menurutnya, perlu menjawab daerah mana yang mengalami kejadian berulang, berapa luas kerusakan, berapa masyarakat terdampak, berapa biaya respons darurat yang dikeluarkan serta infrastruktur permanen apa yang harus dibangun sebelum musim kemarau 2027.
“Jangan masuk musim hujan lalu persoalan kemarau dilupakan. Justru ketika hujan mulai datang, pekerjaan membangun ketahanan air harus dimulai. Embung diperbaiki, sumber air direhabilitasi, daerah tangkapan air dipulihkan dan kawasan bekas kebakaran ditanami kembali,” katanya.
Dalam kesempatan ini Deni juga mengatakan PDIP Jatim ltelah menggerakkan struktur dan kader di berbagai daerah untuk membantu masyarakat terdampak.
Di Bojonegoro, sekitar 262 ribu liter air bersih telah disalurkan ke 52 titik. Di Gresik, sekitar 20 ribu liter air didistribusikan kepada masyarakat. Gerakan serupa dilakukan kader di Nganjuk, Tuban, Trenggalek, Tulungagung, Sampang, Banyuwangi, Bangkalan, Bondowoso hingga Lamongan.
Untuk penanganan karhutla, kader di Batu membantu kebutuhan logistik petugas Gunung Butak, kader di Magetan dikerahkan membantu penanganan kebakaran, sementara menghadapi dampak kebakaran Arjuno, Ringgit dan Welirang, PDI Perjuangan Jawa Timur menyiapkan 200 relawan dan 20 tangki air.
Namun Deni menegaskan gerakan partai dan masyarakat sipil tidak dapat menjadi pengganti tanggung jawab pemerintah.
“Gotong royong masyarakat dan partai akan terus berjalan. Tetapi pemerintah mempunyai kewenangan, anggaran, data dan perangkat yang jauh lebih besar. Karena itu kami mendorong Ibu Gubernur memimpin langsung konsolidasi mitigasi ini,” katanya.
Deni mengingatkan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengenai kader sebagai Pandu Ibu Pertiwi. Menurutnya, pesan tersebut relevan dalam menghadapi krisis air dan kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini.
“Menjaga sumber air, hutan dan lingkungan pada akhirnya adalah menjaga kehidupan rakyat. Kalau hari ini kita mengirim tangki karena masyarakat kekurangan air, pekerjaan berikutnya harus memastikan tahun depan mereka tidak mengalami persoalan yang sama,” ujarnya.
“Target kita harus jelas: musim kemarau berikutnya jumlah desa yang mengalami krisis air harus turun, luas karhutla harus turun, dan waktu respons harus semakin cepat. Kalau indikatornya tidak berubah dari tahun ke tahun, berarti mitigasi kita belum bekerja,” pungkas Deni. Nang
