Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, Komang Trisna Diatmika, mengatakan pihaknya akan mengoptimalkan desa binaan untuk memberikan edukasi langsung kepada masyarakat, mulai dari pelayanan pembuatan paspor hingga kewaspadaan terhadap keberangkatan PMI melalui jalur nonprosedural.
Menurut Komang, pemahaman mengenai prosedur keimigrasian penting agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam praktik perekrutan ilegal yang berpotensi mengarah pada TPPO.
“Kami Imigrasi Cirebon tentunya akan lebih memaksimalkan desa binaan kami untuk melakukan edukasi kepada masyarakat terkait bagaimana keimigrasian, pembuatan paspor, dan tentu sosialisasi kewaspadaan,” kata Komang.
Ia menambahkan, Kantor Imigrasi Cirebon juga akan menyelenggarakan kegiatan Penguatan dan Sosialisasi Desa Binaan Imigrasi di Kabupaten Indramayu untuk memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat.
Selain sosialisasi secara langsung, IRON SIGRA menjadi sarana digital yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh informasi terkait keimigrasian.
“Kami pun meluncurkan aplikasi IRON SIGRA untuk terus mengedukasi masyarakat akan beragam hal. Masyarakat bisa dengan mudah mengakses beragam informasi melalui portal website IRON SIGRA. Kami harap masyarakat bisa memanfaatkan hal tersebut dengan baik,” ujarnya.
Melalui integrasi sistem digital, penguatan desa binaan, dan keterlibatan masyarakat, Imigrasi Cirebon berharap pengawasan keimigrasian semakin responsif. Upaya ini sekaligus ditujukan untuk mempersempit ruang gerak perekrut ilegal serta meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat yang berencana bekerja ke luar negeri.
