CIREBON, KANALINDONESIA.COM – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon meluncurkan inovasi IRON SIGRA (Sistem Pemetaan Keimigrasian Terintegrasi) untuk memperkuat pengawasan keimigrasian dan mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) hingga tingkat desa.
Melalui sistem digital ini, masyarakat diharapkan tidak hanya memperoleh edukasi mengenai keimigrasian, tetapi juga berperan aktif dalam mendeteksi dini potensi pelanggaran, termasuk perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural.
Peluncuran IRON SIGRA dirangkaikan dengan kegiatan Sosialisasi Desa Binaan Imigrasi. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang aturan keimigrasian, penggunaan dokumen perjalanan, prosedur bekerja ke luar negeri secara resmi, serta pencegahan TPPO dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM).
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat, Syahrioma Delavino, mengatakan inovasi tersebut lahir dari kebutuhan memperkuat pengawasan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Cirebon yang meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu.
Menurutnya, luasnya wilayah pengawasan, mobilitas orang asing, serta penyebaran data dan informasi di berbagai fungsi keimigrasian membutuhkan sistem yang terintegrasi dan berbasis informasi.
“Melalui IRON SIGRA, desa binaan dan PIMPASA diarahkan untuk tidak hanya berperan sebagai sarana pembinaan dan edukasi, tetapi juga berkembang menjadi simpul informasi dan deteksi dini berbasis wilayah,” kata Syahrioma.
Ia menjelaskan, informasi dari masyarakat nantinya dapat dihimpun secara terstruktur, diverifikasi, kemudian dimanfaatkan sebagai bahan analisis dan tindak lanjut oleh petugas maupun unit yang berwenang.
IRON SIGRA memiliki delapan komponen utama, yakni digital database, pemetaan wilayah, kanal informasi PIMPASA, knowledge sharing, knowledge repository, After Action Review, edukasi keimigrasian, dan early warning system.
Seluruh komponen tersebut dirancang untuk menghubungkan data dan informasi dari berbagai sumber. Dengan begitu, informasi tidak hanya menjadi catatan administratif, tetapi juga dapat digunakan untuk menentukan prioritas pengawasan dan menyusun langkah pencegahan berdasarkan kondisi serta risiko di masing-masing wilayah.
Optimalkan 42 Desa Binaan untuk Cegah TPPO
Syahrioma mengungkapkan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon telah membentuk 42 Desa Binaan Imigrasi sepanjang 2026. Keberadaan desa binaan ini menjadi salah satu strategi memperluas jangkauan edukasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah TPPO.
Melalui penguatan edukasi migrasi aman dan mekanisme penyampaian informasi, masyarakat diharapkan mampu mengenali modus perekrutan pekerja migran nonprosedural.
Warga juga diimbau lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan ke luar negeri yang mencurigakan, janji gaji yang tidak masuk akal, serta aktivitas agen atau sponsor yang tidak memiliki legalitas jelas.
Pemetaan keimigrasian berbasis wilayah dan risiko juga menjadi bagian penting dalam pengembangan IRON SIGRA. Sistem ini diharapkan membantu petugas mengidentifikasi potensi permasalahan sejak dini, menentukan sasaran pengawasan, serta menyusun rekomendasi berdasarkan data yang telah diverifikasi.
Syahrioma menegaskan, pengawasan keimigrasian dan pencegahan TPPO membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Karena itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah, perangkat desa, PIMPASA, dan unsur masyarakat perlu terus diperkuat.
“Melalui IRON SIGRA, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon berharap dapat memperkuat kontribusi masyarakat dalam mendukung pengawasan keimigrasian, meningkatkan efektivitas deteksi dini terhadap potensi TPPO, serta menyediakan informasi yang lebih berkualitas bagi pengambilan keputusan pimpinan,” ujarnya.
Imigrasi Cirebon Perluas Edukasi hingga Indramayu
