SURABAYA KANALINDONESIA.COM : Komisi A DPRD menyindir Pemprov Jatim untuk tidak hanya pandai melakukan deklarasi dan edukasi publik secara seremonial terkait perlindungan anak di dunia digital.
Ketua komisi A DPRD Jatim Dedi Irwansyah, mengatakan perlindungan anak di ruang digital tidak cukup dengan deklarasi dan edukasi publik. Namun yang paling penting adalah pengawasan ketat, penanganan kasus yang cepat, serta tanggung jawab tegas platform digital. Sebab realitanya anak-anak tetap rentan menjadi korban penyalahgunaan teknologi
Dedi Irwansa, mengingatkan perlindungan anak di dunia digital ini harus diwujudkan melalui langkah konkret dan kolaborasi lintas sektor, bukan sekadar komitmen seremonial.
Hal ini ditegaskan Politiisi Partai Demokrat ini saat menghadiri deklarasi dan edukasi publik serentak bertema “Tumbuh Aman di Ruang Digital” yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jatim, Kamis (22/10/2026). Acara ini sendiri menghadirkan sekitar 34 ribu peserta dari berbagai elemen masyarakat.
Dedi mengaku kehadirannya dalam deklarasi ini sebagai bentuk komitmen DPRD Jatim dan Pemprov Jatim dalam membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan bagi anak.
Mengapa jangan hanya berhenti di kegiatan seremonial, lebih jauh Pria asal Sidoarjo ini menekankan bahwa tantangan sesungguhnya terletak pada konsistensi pelaksanaan, pengawasan, serta efektivitas pencegahan dan penanganan pelanggaran.
“Kita tidak boleh berhenti pada deklarasi. Perlindungan anak di ruang digital harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Jangan sampai anak-anak dibiarkan menghadapi risiko di dunia digital, sementara pengawasan dan penanganan kasus justru berjalan lambat,” tegas Dedi.
Kondisi yang menurutnya kondisi yang sudah memprihatinkan ini harus diimbangi dengan sistem perlindungan yang memadai. Anak-anak perlu mendapatkan ruang untuk belajar, bermain, dan mengembangkan kreativitas melalui teknologi, tetapi pada saat yang sama harus terlindungi dari berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi.
Karena itu, Dedi mendorong pemerintah daerah, sekolah, orang tua, masyarakat, serta penyelenggara platform digital mengambil peran sesuai kewenangannya. Koordinasi lintas sektor juga harus diperkuat agar upaya pencegahan berjalan efektif dan laporan dugaan pelanggaran dapat ditangani secara responsif.
“Kuncinya adalah kolaborasi dan keberanian untuk bertindak. Pemerintah, sekolah, orang tua, masyarakat, dan platform digital tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus ada langkah yang terintegrasi, mulai dari edukasi, pengawasan, pencegahan hingga penanganan ketika anak menjadi korban,” ujarnya.
Dedi menambahkan, perlindungan anak di ruang digital harus dilaksanakan secara protektif, tertib, responsif, inklusif, terpadu, dan berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Komitmen perlindungan anak di ruang digital juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.
Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, mengapresiasi langkah Pemprov Jatim bersama 38 pemerintah kabupaten/kota yang menggelar deklarasi dan edukasi publik melalui program Perisai Anak.
Meutya menegaskan, regulasi tersebut memperkuat tanggung jawab platform digital dalam menyediakan layanan yang aman bagi anak sejak tahap perancangan atau safety by design. Implementasinya tetap membutuhkan dukungan pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan masyarakat.
“Dari Jawa Timur kita perkuat langkah bersama untuk melindungi anak-anak Indonesia. Mari kita wujudkan komitmen Tumbuh Aman di Ruang Digital agar setiap anak dapat bermain, belajar, dan meraih masa depannya dengan aman,” ujar Meutya.
