SURABAYA, KANALINDONESIA.COM
Sidang perkara dugaan penyimpangan keuangan yang menjerat terdakwa Chintya Veronica Bitjoli kembali bergulir. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Siska Christina menghadirkan saksi pelapor, Adi Aprianto, staf operasional di perusahaan manajemen properti, untuk memberikan keterangan terkait dugaan transaksi fiktif dan manipulasi cek dengan nilai mencapai Rp1,4 miliar.
Dalam persidangan, Adi menjelaskan bahwa terdakwa menjabat sebagai assistant chief finance yang memiliki tugas menangani keuangan, pembayaran vendor, hingga pencairan cek untuk kebutuhan operasional gedung.
Menurut Adi, laporan terhadap terdakwa berawal dari temuan ketidaksesuaian dalam pencatatan keuangan. Sejumlah angka dalam laporan tidak sesuai, sementara beberapa transaksi diduga fiktif dan tidak diketahui secara jelas peruntukannya.
“Ada laporan rekening koran yang tidak sesuai, angka tidak sama juga transaksi fiktif,” demikian keterangan Adi di hadapan majelis hakim.
Ia menyebut terdapat dua rekening yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan, yakni rekening penerimaan dan rekening pembayaran. Dari hasil penelusuran internal, ditemukan transaksi yang dinilai mencurigakan, termasuk penggunaan cek untuk pencairan dana operasional.
Adi mengungkapkan, terdapat 102 cek yang dinilai janggal. Cek tersebut diduga digunakan untuk pencairan dana dalam jumlah besar dengan alasan petty cash atau kas kecil. Padahal, menurut saksi, pencairan kas kecil biasanya hanya berkisar Rp5 juta.
“Untuk kas kecil yang dicairkan tidak besar, biasanya Rp5 juta,” ujarnya.
Selain dugaan transaksi fiktif, Adi juga menyampaikan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan pada sejumlah cek. Tanda tangan yang dipersoalkan disebut milik Nada dan Rohim.
Menurut saksi, pencairan cek seharusnya didukung dokumen pengajuan dan melalui proses konfirmasi kepada pimpinan perusahaan. Namun, ia menduga terdapat pencairan yang dilakukan tanpa prosedur sebagaimana mestinya.
Adi juga menyebut pencairan uang tunai dilakukan langsung oleh terdakwa melalui Bank Mandiri. Meski demikian, ia mengakui tidak mengetahui secara terperinci cek mana saja yang benar-benar digunakan untuk transaksi fiktif maupun yang tanda tangannya diduga dipalsukan.
“Saya tidak tahu mana cek yang fiktif, mana tanda tangan yang palsu,” ungkapnya saat menjawab pertanyaan penasihat hukum terdakwa, Joenus Koerniawan.
Dalam keterangannya, Adi menjelaskan bahwa laporan terhadap terdakwa dibuat setelah muncul temuan kejanggalan dalam keuangan perusahaan. Ia menyebut pelaporan dilakukan pada awal Desember 2025, setelah seorang karyawan bernama Bu Vero diberhentikan.
Adi menerangkan, pemeriksaan keuangan merupakan bagian dari evaluasi perusahaan. Namun, audit disebut tidak selalu dilakukan secara rutin. Ia juga mengaku pernah melihat laporan keuangan bulanan, tetapi tidak mengetahui secara detail seluruh transaksi yang tercatat di dalamnya.
Menurut saksi, laporan keuangan bulanan sebelumnya disampaikan oleh Bu Vero kepada manajer properti. Dalam proses tersebut, ia mengaku beberapa kali melihat ketidakseimbangan arus kas yang menimbulkan kecurigaan.
Adi mengatakan sempat berupaya menghubungi terdakwa untuk meminta penjelasan. Namun, upaya tersebut disebut tidak membuahkan hasil sehingga perusahaan kemudian melayangkan surat pemanggilan.
Ia juga menyatakan terdakwa pernah mengakui perbuatannya ketika menjalani pemeriksaan di Polrestabes Surabaya. Keterangan tersebut disampaikan saksi saat menjelaskan proses penanganan perkara, tetapi substansi pengakuan itu masih perlu dikaitkan dengan bukti dan keterangan lain yang terungkap di persidangan.
Terkait pengembalian kerugian, Adi menyebut belum ada iktikad baik dari terdakwa untuk mengganti uang yang dipersoalkan perusahaan.
