Dalam persidangan, majelis hakim turut mendalami dasar laporan yang disampaikan Adi. Saksi menjelaskan bahwa laporan tersebut berangkat dari dua transaksi mencurigakan yang ditemukan dalam pemeriksaan keuangan, serta penelusuran terhadap 102 cek yang dinilai.
Adi juga menerangkan bahwa pengelolaan cek dan proses pencairan melibatkan pihak internal perusahaan. Namun, ia mengaku tidak menyaksikan sendiri seluruh transaksi yang dipersoalkan.
Menanggapi keterangan saksi, terdakwa Chintya menyatakan bahwa keterangan Adi benar.
“Benar semuanya, Yang Mulia,” ujar terdakwa.
Usai sidang, Tim hukum terdakwa, Joenus Koerniawan, SH.MH, Albert Berry Kurniawan,SH.MHdan Tatik Effendi, SH menyoroti lemahnya pengawasan keuangan internal perusahaan dalam perkara dugaan penggelapan dana senilai Rp1,4 miliar lebih yang tengah disidangkan di pengadilan.
Joenus mempertanyakan tidak adanya evaluasi dan audit keuangan yang memadai sehingga pencairan cek diduga berlangsung tanpa pengawasan ketat.
“Tidak pernah dilakukan evaluasi keuangan. Bagaimana seorang karyawan diberikan kewenangan yang begitu besar mengenai keuangan?” ujar Joenus Koerniawan.
Ia mengakui kliennya telah menyatakan menggunakan cek untuk kepentingan pribadi. Namun, menurutnya, lemahnya pengendalian internal perusahaan juga perlu menjadi perhatian.
“Terdakwa memang mengakui menggunakan cek untuk kepentingan pribadi. Namun, bagaimana pengawasan perusahaan bisa begitu lemah hingga dana sebesar itu dapat dicairkan tanpa terdeteksi?” katanya.
Koerniawan juga menyoroti keterangan saksi bendahara yang dinilai tidak mengetahui secara terperinci jumlah cek yang dicairkan maupun mekanisme transaksinya.
“Bendahara hanya menerima laporan, tetapi tidak mengetahui secara rinci jumlah cek yang dicairkan maupun bagaimana transaksi itu dilakukan,” ujarnya.
Menurut Koerniawan, pemeriksaan internal baru dilakukan setelah persoalan tersebut terungkap dan terdakwa tidak lagi bekerja di perusahaan. Ia menilai kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan keuangan selama ini.
Selain masalah keuangan, Koerniawan mempertanyakan belum dibayarkannya sisa gaji terdakwa. Ia menyebut terdapat perbedaan keterangan mengenai berakhirnya hubungan kerja Chintya, apakah karena diberhentikan atau berdasarkan kesepakatan bersama.
“Namun sampai saat ini gaji dan kekurangannya dia itu belum diberikan, walaupun di situ ada perjanjian PKWT,” katanya.
Koerniawan menegaskan, pihaknya tidak membantah pengakuan terdakwa terkait penggunaan cek. Namun, ia meminta lemahnya pengawasan internal perusahaan turut menjadi perhatian dalam mengungkap perkara tersebut. (SNT)
