JAKARTA, BERITAPONOROGO.COM: Pemerintah memperluas akses perlindungan kekayaan intelektual dengan menggratiskan biaya pencatatan hak cipta untuk 19 jenis ciptaan. Kebijakan tarif nol rupiah (Rp0) ini mencakup berbagai karya, mulai dari buku, lagu, fotografi, film, seni rupa, hingga permainan video dan program komputer.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan kebijakan tersebut dalam konferensi pers di Graha Pengayoman, Jakarta, Senin (26/10/2026). Pemerintah mengambil langkah ini untuk memberikan kemudahan kepada para pencipta dalam memperoleh perlindungan hukum atas karya mereka.
Supratman menjelaskan, perluasan kebijakan tarif Rp0 tersebut mendapat persetujuan Kementerian Keuangan melalui Surat Nomor S-360/MK/AG/2026 tertanggal 21 Oktober 2026.
Sebelumnya, pemerintah hanya memberlakukan tarif gratis untuk pencatatan hak cipta lagu dan musik. Namun, Kementerian Hukum kemudian mengusulkan perluasan fasilitas tersebut agar seluruh jenis ciptaan yang dilindungi undang-undang memperoleh kesempatan yang sama.
“Atas dasar tersebut, lewat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, saya telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan agar 19 tarif yang terkait dengan hak cipta atau 19 jenis layanan hak cipta di Kementerian Hukum itu menjadi Rp0,” kata Supratman.
Kebijakan ini mencakup 19 kategori ciptaan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Berikut daftar karya yang masuk dalam kebijakan pencatatan gratis tersebut:
1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan seluruh hasil karya tulis lainnya.
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.
3. Alat peraga untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
4. Lagu dan/atau musik, baik dengan teks maupun tanpa teks.
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
6. Karya seni rupa, seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, dan kolase.
7. Karya seni terapan.
8. Karya arsitektur.
9. Peta.
10. Karya seni batik atau seni motif lainnya.
11. Karya fotografi.
12. Potret.
13. Karya sinematografi.
14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya hasil transformasi lainnya.
15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
16. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca program komputer maupun media lainnya.
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional sepanjang merupakan karya asli.
18. Permainan video.
19. Program komputer.
Dengan cakupan tersebut, fasilitas gratis tidak hanya menyasar seniman dan musisi. Penulis buku, fotografer, pembuat film, arsitek, pengembang perangkat lunak, hingga kreator permainan digital juga dapat memanfaatkan kebijakan ini.
Supratman mengimbau masyarakat yang memiliki karya intelektual agar memanfaatkan kebijakan tersebut untuk mencatatkan ciptaannya melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum.
Menurutnya, pencatatan hak cipta memiliki nilai ekonomis karena dapat menjadi salah satu dasar perlindungan dan pemanfaatan karya secara komersial.
“Kami berharap segera dicatatkan hak ciptanya, karena itu memiliki nilai ekonomis dan itu bisa dimanfaatkan, sebagai bagian dari komitmen negara untuk mendorong agar industri ekonomi kreatif kita termasuk di dalamnya adalah rezim hak cipta itu bisa berkembang,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah juga memperhitungkan dampak kebijakan tersebut terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Kementerian Hukum mencatat penerimaan PNBP dari sektor hak cipta mencapai Rp45,201 miliar sepanjang 2025. Sementara itu, hingga 26 Oktober 2026, penerimaannya tercatat sebesar Rp26,233 miliar.

