SURABAYA KANALINDONESIA.COM :
Setelah Gubernur Jatim menandatangani pembentukan Biro Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), kini lembaga ini memasuki babak baru yaitu menentukan siapa yang akan menahkodai Biro baru ini.
DPRD Jatim dan Pemprov memiliki pandangan yang berbeda terkait siapa dan dari mana calon Kepala Biro ini.
Ketua DPRD Jatim dikonformasi siapa yang layak memimpin Biro yang akan mengelola BUMD dan Rumah Sakit Milik Pemprov ini mengatakan, Kepala Biro BUMD-BLUD haruslah memiliki kompetensi dan profesionalisme, bukan sekadar kedekatan politik atau apalagi kepentingan tim sukses.
Musyafak Rouf, menegaskan bahwa jabatan strategis tersebut harus diisi figur yang memiliki kapasitas, memahami tata kelola usaha, serta mampu mendorong peningkatan kinerja BUMD dan kualitas pelayanan BLUD dan memberikan progres nyata bagi perusahaan milik daerah dan unit layanan publik, bukan justru menambah beban organisasi.
“Harapan kami, Kepala Biro Pengelolaan BUMD dan BLUD ke depan ditangani orang-orang yang punya kapasitas dan profesional. Jangan sampai keberadaannya justru menjadi beban, tetapi harus membawa progres yang baik,” ujar Musyafak saat ditemui usai rapat Paripurna DPRD Jatim, Rabu (28/10/2026).
Apalagi lanjut Musayfak BUMD memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah dan menyumbang pendapatan bagi Jawa Timur.
Ia juga mengingatkan agar pengisian jabatan tidak semata-mata dipandang sebagai ruang pembagian posisi bagi pihak-pihak yang berjasa dalam kontestasi politik.
“Yang harus dikedepankan itu profesionalisme. Jabatan strategis seperti ini harus diisi orang yang memang mampu bekerja dan punya kapasitas. Jangan sampai hanya karena dianggap sebagai tim sukses, kemudian ditempatkan pada posisi tersebut,” tegasnya.
Menurut Musyafak, pengelolaan BUMD membutuhkan kepemimpinan yang memahami bisnis, tata kelola perusahaan, manajemen risiko, serta strategi pengembangan usaha. Sementara itu, BLUD memerlukan pengelola yang mampu menjaga efisiensi dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Dengan karakteristik tugas tersebut, penentuan kepala biro semestinya mempertimbangkan rekam jejak, kompetensi, integritas, dan kemampuan manajerial calon pejabat. Tujuannya agar biro baru tersebut benar-benar menjadi penggerak perbaikan tata kelola, bukan sekadar perubahan struktur organisasi
“Intinya, tempatkan orang sesuai kapasitasnya. Kalau yang dipilih profesional dan mengerti bidangnya, harapannya bisa membawa kemajuan. BUMD harus semakin sehat, kontribusinya kepada daerah meningkat, dan BLUD juga semakin profesional dalam memberikan pelayanan,” tegasnya.
Namun harapan DPRD Jatim ini sepertinya tidak bisa dipenuhi Pemprov Jatim, alasannya karena terkendala aturan.
Sehingga Pemprov akhirnya mencari ASN yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan tersebut, yang nantinya menjadi pilihan Gubernur.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur, Adhy Karyono, mengatakan awalnya Pemprov sempat mempertimbangkan kemungkinan mendatangkan tenaga profesional dari luar ASN. Namun regulasi tidak mengijinkan.
“Harapan kami, personel yang memimpin ini betul-betul profesional di bidangnya, bila perlu dari luar. Tetapi ternyata aturannya dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PAN-RB masih belum memungkinkan kita merekrut profesional dari luar ASN,” ungkapnya saat ditemui usai menghadiri rapat Paripurna DPRD Jatim, Rabu (28/10/2026).
Adhy menjelaskan saat ini proses pengisian jabatan kepala biro tersebut kini memasuki tahap asesmen terhadap calon personel. Penentuan pejabat yang akan memimpin biro baru itu selanjutnya menjadi kewenangan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
“Untuk kepala Biro Pengelolaan BUMD dan BLUD sudah selesai. Ini sedang proses asesmen terhadap personel yang akan duduk di situ,” kata Adhy Karyono
