Adhy menegaskan, posisi kepala biro membutuhkan figur yang benar-benar memahami pengelolaan bisnis, tata kelola perusahaan, serta pengembangan potensi usaha daerah. Karena itu, Pemprov Jatim sempat mempertimbangkan
“Intinya, biro ini akan lebih fokus pada bagaimana meningkatkan revitalisasi BUMD kita yang memiliki potensi memberikan sumbangan pendapatan daerah lebih tinggi lagi. BLUD juga harus betul-betul profesional,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat Pemprov Jatim melanjutkan proses asesmen terhadap kandidat dari kalangan ASN. Hasil asesmen itu akan menjadi bahan pertimbangan sebelum gubernur menentukan pejabat yang dipercaya memimpin biro tersebut.
Adhy menyebut penetapan kepala Biro Pengelolaan BUMD dan BLUD akan dilakukan secepatnya. Meski demikian, ia belum menyampaikan tanggal pasti pelantikan.
“Sekarang sedang proses asesmen. Sebentar lagi akan ditentukan oleh Ibu Gubernur siapa yang duduk sebagai kepala biro,” pungkasnya. Nang
.
