PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo mengalokasikan anggaran sebesar Rp22,41 miliar dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2026 untuk mendukung berbagai program pembangunan daerah. Anggaran tersebut menyasar sejumlah sektor, mulai dari kesejahteraan masyarakat, kesehatan, perekonomian, pertanian hingga penegakan hukum.
Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, Agus Sugiarto, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mendistribusikan anggaran DBHCHT kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
“Anggaran tersebut didistribusikan ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengampu DBHCHT,” ujar Agus Sugiarto saat dikonfirmasi, Rabu (28/10/2026).
Menurutnya, pemanfaatan DBHCHT tidak hanya berorientasi pada pembinaan industri hasil tembakau. Pemerintah juga mengarahkan dana tersebut untuk memperkuat pelayanan kesehatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan sektor pertanian, serta mendukung upaya penegakan hukum.
“Alokasi anggaran tersebut mencakup sektor kesejahteraan masyarakat, kesehatan, perekonomian, pertanian, serta penegakan hukum,” jelasnya.
Di bidang kesehatan, Pemkab Ponorogo memanfaatkan DBHCHT untuk mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana medis serta memperkuat jaminan kesehatan masyarakat.
Sementara itu, OPD yang membidangi perekonomian dan pertanian mendapat tugas melakukan pembinaan terhadap petani tembakau sekaligus meningkatkan kapasitas industri hasil tembakau.
Sejumlah OPD yang terlibat dalam pengelolaan DBHCHT tersebut meliputi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, RSUD Bantarangin, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Selain mendukung program pembangunan dan pelayanan publik, DBHCHT juga dialokasikan untuk memperkuat pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi pencegahan hingga penindakan terhadap pelanggaran di bidang cukai.
“Pada sektor penegakan hukum, anggaran tersebut digunakan untuk memperkuat sosialisasi mengenai pencegahan sekaligus penindakan peredaran rokok ilegal,” ungkap Agus.
Agus menegaskan, seluruh OPD pengampu harus mengawal penggunaan anggaran DBHCHT secara transparan dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah juga mendorong agar setiap program berjalan efektif sehingga anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Penyerapan dan pelaksanaan program melalui anggaran DBHCHT diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Ponorogo,” pungkasnya.(ADV)
