Karena itu, ia mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Timur melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemanfaatan Majadigi.
Evaluasi tersebut, kata dia, harus mencakup jumlah pengguna aktif, layanan yang telah terintegrasi, tingkat pemanfaatan aplikasi, jumlah pengaduan yang masuk, persentase penyelesaian, hingga rata-rata waktu respons pemerintah.
“Pertanyaan kita sederhana, berapa banyak masyarakat yang sudah menggunakan Majadigi? Berapa banyak pengaduan yang masuk? Berapa yang ditindaklanjuti? Berapa yang benar-benar selesai? Dan berapa lama rata-rata pemerintah merespons laporan masyarakat? Ini harus menjadi indikator kinerja yang bisa dievaluasi bersama,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan agar pengembangan Majadigi memperhatikan kemudahan penggunaan. Tampilan aplikasi harus sederhana, ringan, dan mudah dipahami seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga desa, lansia, serta masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital.
“Teknologi itu seharusnya mendekatkan pelayanan kepada rakyat, bukan justru membuat rakyat semakin sulit mengakses pemerintah. Jangan sampai masyarakat harus mengunduh banyak aplikasi untuk mengurus berbagai kebutuhan. Cukup satu pintu, satu akses, dan ada kepastian pelayanan,” jelasnya.
Saifudin berharap Majadigi dapat menjadi wajah pemerintahan digital Jawa Timur yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Prinsipnya, rakyat tidak hanya ingin didengar, tetapi juga ingin mendapatkan jawaban dan solusi. Pemerintah harus hadir bukan hanya ketika membuat kebijakan, tetapi juga ketika masyarakat menghadapi persoalan sehari-hari. Majadigi harus menjadi jembatan antara suara rakyat dan tindakan nyata pemerintah,” pungkasnya. Nang
