SURABAYA, KANALINDONESIA.COM : Anggota MPR/DPD RI Dr. Hj. Lia Istifhama, S.Sos., S.Sos.I., S.H.I., M.E.I., menggelar Sarasehan Kebangsaan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran, fungsi, dan kewenangan MPR/DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Mengusung tema “Mengenal MPR/DPD RI Memahami Peran, Fungsi dan Kewenangan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Rakyat”, kegiatan ini menjadi wadah dialog antara wakil rakyat dan masyarakat guna membahas persoalan kebangsaan serta menyerap aspirasi secara langsung.
Dalam kesempatan tersebut, Lia Istifhama menjelaskan bahwa salah satu fungsi penting MPR RI adalah menjaga konstitusi sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurutnya, Indonesia tidak hanya dibangun berdasarkan prinsip demokrasi, tetapi juga merupakan negara hukum atau nomokrasi yang seluruh proses penyelenggaraan pemerintahannya harus berlandaskan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
“Yang pertama, kita bicara fungsi MPR sebagai penjaga konstitusi bangsa. Indonesia adalah negara nomokrasi, negara yang berdasarkan konstitusi, bukan hanya proses demokrasi. Artinya, setiap ruang demokrasi harus menghadirkan kebijakan yang memiliki landasan regulasi dan konstitusi,” ujar Lia saat diwawancarai awak media.
Ia menambahkan, Sarasehan Kebangsaan tidak hanya menjadi forum penyampaian materi mengenai kelembagaan MPR RI, tetapi juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan regulasi dan kebijakan negara.
Salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam forum tersebut berkaitan dengan persoalan kepemilikan tanah. Seorang warga mengungkapkan adanya persoalan lahan yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), tetapi masih diklaim oleh salah satu institusi negara.
Menanggapi hal tersebut, Lia menyatakan akan berupaya menelusuri dan memeriksa fakta di lapangan agar persoalan tersebut dapat diketahui secara jelas.
“Melalui forum ini, kita bisa bertemu langsung dengan masyarakat sekaligus menyerap harapan mereka terkait regulasi yang berlaku di negara kita. Kita ingin memastikan apakah konstitusi dan regulasi yang ada sudah mampu menjawab kebutuhan serta harapan masyarakat,” jelasnya.
Soroti Pentingnya PPHN dan Keberlanjutan Pembangunan
Selain persoalan pertanahan, Lia Istifhama juga menyoroti pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai salah satu isu yang terus disuarakannya.
Menurutnya, keberadaan PPHN penting untuk memastikan pembangunan nasional berjalan secara berkelanjutan dan tidak terhenti atau berubah arah hanya karena adanya pergantian kepemimpinan nasional.
Ia menilai, pembangunan Indonesia harus memiliki arah jangka panjang sehingga program-program strategis tetap dapat dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya.
“Salah satu isu yang terus saya gaungkan adalah PPHN atau Pokok-Pokok Haluan Negara. Kita bicara bagaimana pembangunan di Indonesia tidak berhenti pada periodisasi presiden atau pemerintahan tertentu, tetapi bagaimana keberlanjutan pembangunan itu bisa terjamin,” ungkapnya.
Ajak Generasi Muda Tidak Apatis terhadap Politik
Dalam kesempatan tersebut, Lia juga menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam kehidupan politik dan demokrasi.
Menurutnya, generasi muda merupakan bagian penting dalam menentukan masa depan bangsa. Karena itu, jangan sampai muncul sikap apatis atau pandangan negatif terhadap dunia politik yang justru dapat menghambat keberlanjutan demokrasi.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk melihat politik sebagai ruang partisipasi dalam membangun bangsa dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Kita harus terus mengajak generasi muda agar mau hadir dalam ruang-ruang politik. Jangan sampai Indonesia memiliki generasi muda yang tidak mau terlibat dalam politik. Kita harus bersama-sama menggaungkan semangat positif dalam berpolitik,” tegasnya.
