INDRAMAYU, KANALINDONESIA.COM – Forum Peduli Indramayu (FPI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menindaklanjuti dugaan praktik ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu. Organisasi tersebut meminta lembaga antirasuah memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk Bupati Indramayu Lucky Hakim.
Desakan itu disampaikan Koordinator FPI, Masdi, saat mendatangi Gedung KPK di Jakarta, Rabu (4/11/2026). Kedatangannya bertujuan mendorong agar laporan dugaan transaksi ijon proyek yang telah disampaikan kepada KPK tidak berhenti pada tahap pengaduan masyarakat.
Masdi menyebut nama Lucky Hakim turut tercantum dalam uraian pengaduan yang disampaikan seorang pengusaha berinisial HK. Dalam laporan tersebut, Lucky disebut-sebut diduga menerima aliran uang terkait pengondisian proyek pemerintah daerah.
Menurut Masdi, KPK perlu segera mengklarifikasi dan memeriksa seluruh pihak yang namanya muncul dalam laporan tersebut untuk memastikan kebenaran dugaan praktik korupsi itu.
“Kami meminta KPK segera menindaklanjuti laporan dugaan ijon proyek di Indramayu. Semua pihak yang berkaitan harus diperiksa, termasuk Bupati Indramayu,” tegas Masdi.
FPI membawa tiga tuntutan dalam kedatangannya ke KPK. Pertama, mendesak KPK segera memproses laporan dugaan ijon proyek yang melibatkan sejumlah pihak di Indramayu.
Kedua, meminta KPK memeriksa orang-orang yang diduga berkaitan dengan transaksi tersebut. Ketiga, mendesak penegakan hukum terhadap Bupati Indramayu yang disebut dalam laporan pengaduan sebagai salah satu pihak yang diduga terlibat.
Aksi tersebut juga melibatkan sejumlah organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), di antaranya Warung Nusantara (WN) 88, Gerakan Membangun Peduli Aspirasi Rakyat (GMPAR), Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), serta tokoh masyarakat Indramayu.
Masdi mengatakan, langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Indramayu. Ia menilai praktik ijon proyek, apabila terbukti terjadi, dapat merugikan masyarakat karena berpotensi mengganggu transparansi dan persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak hanya menilai kinerja kepala daerah dari pencitraan, tetapi turut mengawasi integritas penyelenggaraan pemerintahan.
Masdi mengancam akan menggelar aksi demonstrasi di Gedung KPK apabila lembaga antirasuah tersebut tidak segera menindaklanjuti laporan dugaan ijon proyek.
Dugaan Transaksi Miliaran Rupiah
Sebelumnya, dugaan praktik ijon proyek di lingkungan Pemkab Indramayu menjadi sorotan setelah seorang pengusaha asal Cirebon berinisial HK melaporkan persoalan tersebut kepada KPK pada Kamis (29/10/2026).
Dalam pengaduannya, HK mengungkap dugaan transaksi pemberian uang kepada pejabat aktif Pemkab Indramayu berinisial LH. Laporan itu juga menyebut pengusaha asal Cirebon berinisial RS serta sejumlah pengusaha asal Sukabumi berinisial HH dan BZ.
HK menguraikan dugaan pemberian uang sebelum proyek konstruksi yang bersumber dari APBD Indramayu tahun anggaran 2025 dilaksanakan.
Salah satu peristiwa yang dilaporkan bermula dari pertemuan antara LH dan RS di sebuah hotel di Cirebon pada 8 Desember 2024. Pertemuan tersebut disebut difasilitasi HK.
Dua hari kemudian, tepatnya 10 Desember 2024, RS diduga menyerahkan uang tunai sebesar Rp1 miliar kepada LH dengan harapan memperoleh pekerjaan konstruksi dari APBD 2025.
Uang tersebut kemudian disebut disetorkan ke salah satu rekening bank swasta di kawasan Gunung Sari, Cirebon, melalui dua orang berinisial AS dan FR yang disebut sebagai orang dekat pejabat tersebut.
Pengaduan HK juga mengungkap dugaan transaksi yang melibatkan pengusaha asal Sukabumi berinisial BZ dan HH pada Mei 2025.
