Dalam rangkaian peristiwa yang disampaikan kepada KPK, HK menyebut adanya pertemuan antara pihak pengusaha dan LH di sebuah restoran di kawasan Senayan Golf Club, Jakarta. Dalam pertemuan itu, diduga terdapat permintaan transfer uang sebesar Rp750 juta ke rekening IM, yang disebut sebagai adik LH.
Selanjutnya, pada 27 Mei 2025, seorang pengusaha berinisial HH disebut dipertemukan dengan LH di Grand Hyatt Jakarta melalui perantara HK.
Sehari berselang, 28 Mei 2025, HH diduga menyerahkan uang tahap pertama sebesar Rp2,5 miliar di kawasan The Flavor Bliss 2, Alam Sutera, Tangerang Selatan. Uang tersebut disebut akan diserahkan kepada LH dalam bentuk dolar untuk kepentingan pengondisian proyek APBD Indramayu.
Bahkan, pada 30 Juli 2025, HK mengaku kembali diminta menambah nilai investasi sebesar Rp2,5 miliar. Penambahan tersebut diduga berkaitan dengan harapan agar pengusaha bersangkutan memperoleh prioritas pekerjaan proyek di lingkungan Pemkab Indramayu.
Sementara itu, dalam laporan yang sama, RS disebut kembali menyerahkan uang sebesar Rp500 juta pada 29 Desember 2024 melalui perantara AY dan IR di sebuah pusat perbelanjaan kawasan Ciputra Cibubur.
Pada Januari 2025, RS juga disebut berjanji memberikan tambahan uang Rp500 juta sesuai permintaan pejabat yang dilaporkan. Komunikasi terkait permintaan tersebut diklaim berlangsung melalui panggilan video dengan LH.
Dijanjikan Proyek Rp7 Miliar
Rangkaian dugaan transaksi tersebut berlanjut pada Maret hingga April 2025. HK mengungkap bahwa seorang pejabat Pemkab Indramayu melalui orang kepercayaannya berinisial HL diduga memberikan draf pekerjaan konstruksi kepada RS.
Draf tersebut mencakup pekerjaan dari tiga organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora).
Total nilai pekerjaan yang disebut dalam draf tersebut mencapai Rp7.022.566.000.
Seluruh rangkaian transaksi itu menjadi materi pengaduan HK kepada KPK untuk ditelusuri lebih lanjut.
Kini, FPI mendesak KPK mengusut tuntas laporan tersebut, termasuk menelusuri aliran uang, pihak-pihak yang terlibat, serta dugaan keterkaitan transaksi dengan proyek APBD Indramayu tahun 2025.
Hingga berita ini disusun, dugaan tersebut masih berupa materi pengaduan masyarakat yang perlu diverifikasi oleh KPK. Pihak-pihak yang disebut dalam laporan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan membantah tuduhan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
