JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang pada Selasa (10/11/2026). Rapat tersebut menandai berakhirnya masa reses sekaligus dimulainya kembali aktivitas legislasi, pengawasan, dan penganggaran di lingkungan parlemen.
Pembukaan masa sidang kali ini diperkirakan berlangsung di tengah sejumlah isu politik dan hukum yang menjadi perhatian publik. Beberapa di antaranya menyangkut putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dugaan penyadapan ilegal terhadap pejabat negara, hingga kemungkinan penggunaan hak konstitusional anggota DPR.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah berbagai usulan dari masyarakat sipil serta anggota DPR lintas fraksi terkait putusan kasasi MA mengenai pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran Rakabuming Raka.
Sejumlah aspirasi tersebut mulai mendapat perhatian di lingkungan parlemen. Namun, proses pembahasan secara resmi baru dapat dilakukan setelah masa sidang kembali dibuka.
Perkembangan ini diperkirakan menjadi salah satu isu yang mewarnai dinamika politik di DPR, mengingat putusan MA tersebut telah memunculkan berbagai respons dan perdebatan di tengah masyarakat.
Selain persoalan putusan MA, DPR RI juga menaruh perhatian terhadap kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan pejabat negara.
Pimpinan DPR RI menyatakan bahwa penanganan aspek hukum perkara tersebut diserahkan kepada aparat kepolisian, khususnya Bareskrim Polri, untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, Komisi III DPR RI dijadwalkan menggelar rapat kerja bersama Kapolri pada Kamis (12/11/2026). Pertemuan tersebut diagendakan untuk membahas perkembangan penanganan kasus dugaan penyadapan sekaligus membuka ruang pembahasan mengenai kemungkinan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan.
Pembahasan regulasi tersebut dinilai penting untuk memperjelas batas kewenangan aparat dalam melakukan tindakan penyadapan, termasuk aspek pengawasan dan perlindungan terhadap hak privasi warga negara.
PELUANG HAK ANGKET DAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT
Di sisi lain, pembukaan masa sidang DPR RI juga menjadi perhatian terkait kemungkinan munculnya usulan penggunaan hak konstitusional anggota dewan, termasuk hak angket maupun Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Kedua hak tersebut menjadi instrumen pengawasan parlemen terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah maupun persoalan tertentu yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius.
Meski demikian, kemungkinan penggunaan hak angket atau HMP masih bergantung pada dinamika politik di internal DPR, dukungan fraksi, serta mekanisme dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Dengan dimulainya masa sidang baru, publik kini menantikan sikap dan langkah DPR RI dalam merespons berbagai persoalan tersebut.
Rapat Paripurna pembukaan masa sidang ini sekaligus menjadi momentum untuk melihat sejauh mana parlemen menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan terhadap isu-isu nasional yang tengah berkembang.
