Menurutnya, pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam prosesnya, Disnaker akan mempertemukan unsur serikat pekerja dan pengusaha melalui Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik.
Ia juga berharap keberadaan Desk Ketenagakerjaan dapat membantu melakukan mitigasi sejak dini terhadap berbagai persoalan hubungan industrial agar tidak berkembang menjadi permasalahan yang berkepanjangan.
Dalam sesi pembahasan, Kasat Intelkam Polres Gresik AKP Bagas Indra Wicaksono, memaparkan sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang kerap terjadi, mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, pembayaran upah di bawah UMK, hak pesangon dan kompensasi yang tidak terpenuhi, perselisihan antara serikat pekerja dengan perusahaan, hingga pelanggaran ketentuan waktu kerja dan hak normatif pekerja.
Ia menjelaskan pentingnya koordinasi antara Polres Gresik, Disnaker, dan serikat pekerja dalam mengidentifikasi serta mengklasifikasikan setiap laporan. Apabila ditemukan dugaan tindak pidana, penanganan akan dikoordinasikan dengan Satreskrim. Sementara itu, persoalan yang tidak memenuhi unsur pidana akan dikoordinasikan dengan Disnaker untuk penyelesaian sesuai mekanisme hubungan industrial.
Dalam forum tersebut, sejumlah pimpinan serikat pekerja turut menyampaikan aspirasi dan berbagai persoalan yang dihadapi buruh di Kabupaten Gresik. Di antaranya terkait penerapan sistem outsourcing, dugaan pembayaran upah di bawah UMK, pemenuhan hak pesangon, hingga kejelasan penanganan dugaan tindak pidana ketenagakerjaan.
Para perwakilan serikat pekerja juga berharap Desk Ketenagakerjaan dapat berjalan secara optimal dan memberikan kepastian penanganan laporan. Mereka menginginkan adanya penyamaan persepsi antara kepolisian dan Disnaker mengenai batasan permasalahan yang masuk ranah pidana maupun perselisihan hubungan industrial.
Selain itu, para pimpinan serikat pekerja mendorong agar komunikasi dan pertemuan dengan Kapolres Gresik dapat dilaksanakan secara rutin. Mereka juga berharap pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum tetap mengedepankan pendekatan humanis, mengutamakan keselamatan, serta menghindari tindakan represif.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, AKBP Ramadhan Nasution menyampaikan bahwa seluruh aspirasi dan pertanyaan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut bersama jajaran terkait, khususnya Kasat Intelkam, Kasat Reskrim, serta Disnaker Kabupaten Gresik.
Kapolres menegaskan bahwa pelaksanaan Desk Ketenagakerjaan merupakan bagian dari program prioritas pimpinan Polri yang harus dijalankan secara serius, profesional, dan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
Ia juga menjelaskan bahwa masyarakat yang menyampaikan pengaduan melalui Desk Ketenagakerjaan akan mendapatkan arahan pelayanan melalui SPKT dan selanjutnya dikoordinasikan dengan fungsi terkait, termasuk penanganan tindak pidana khusus di Satreskrim apabila ditemukan unsur pidana.
“Kami dari Polres Gresik berkomitmen melaksanakan Desk Ketenagakerjaan secara maksimal. Setiap laporan dan pengaduan masyarakat akan kami tindak lanjuti dengan mengedepankan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi bersama Disnaker Kabupaten Gresik. Kami ingin setiap persoalan mendapatkan penanganan yang tepat sesuai aturan dan kewenangan masing-masing,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Kapolres juga meminta Kasat Intelkam untuk menjadwalkan kembali pertemuan bersama perwakilan serikat pekerja. Ia berharap komunikasi dapat terus terjalin secara rutin dalam suasana yang lebih santai dan terbuka, sehingga berbagai persoalan ketenagakerjaan dapat dibicarakan serta dicarikan solusi bersama.
