JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mulai mengarah pada pengungkapan peran sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam rangkaian operasi tersebut. Salah satu sosok yang kini menjadi perhatian adalah seseorang berinisial TK, yang disebut mendapat tugas khusus untuk melakukan surveillance atau pengawasan dalam kasus tersebut.
Informasi mengenai keberadaan TK disampaikan dalam rapat kerja khusus bersama Komisi III DPR RI hari kamis (12/11/2026).
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap adanya dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam aktivitas penyadapan yang disebut dilakukan tanpa melalui prosedur resmi.
Nama TK mencuat setelah muncul keterangan mengenai dugaan alur perintah yang melibatkan Irjen Ahrie Sonta (AS), Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Polri, serta mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP).
Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam rapat tersebut, Ahrie Sonta diduga menerima perintah dari Listyo Sigit Prabowo. Perintah itu kemudian diteruskan kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa prosedur yang semestinya.
Setelah aktivitas penyadapan dilakukan, operator tersebut diduga melaporkan hasil kegiatannya kepada LSP. Rangkaian perintah itu kemudian disebut berlanjut dengan penugasan kepada TK untuk menjalankan surveillance.
Dugaan Rantai Perintah Jadi Sorotan
Dugaan adanya rantai komando tersebut menjadi salah satu bagian penting yang perlu didalami dalam pengusutan perkara. Pasalnya, aktivitas penyadapan maupun surveillance merupakan tindakan yang berkaitan dengan pengumpulan informasi dan pengawasan terhadap seseorang atau pihak tertentu.
Apabila dugaan tersebut terbukti, persoalan ini tidak hanya menyangkut tindakan individu, tetapi juga berpotensi membuka pertanyaan lebih luas mengenai penggunaan kewenangan, mekanisme pengawasan internal, serta kepatuhan terhadap prosedur hukum di lingkungan institusi kepolisian.
Terlebih, perkara ini dikaitkan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, pengungkapan pihak yang memberikan perintah, pelaksana penyadapan, hingga petugas yang menjalankan surveillance menjadi bagian penting untuk menjelaskan bagaimana aktivitas tersebut berlangsung.
Identitas TK dan Sasaran Surveillance Belum Diungkap
Hingga informasi dalam rapat tersebut disampaikan, identitas lengkap sosok berinisial TK belum diungkap kepada publik. Begitu pula dengan siapa pihak yang menjadi sasaran surveillance, termasuk kapan aktivitas pengawasan tersebut dilakukan dan sejauh mana hasilnya dilaporkan kepada pihak yang diduga memberikan perintah.
Belum terungkapnya identitas TK sekaligus memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai posisi, kapasitas, dan keterlibatannya dalam rangkaian dugaan aktivitas tersebut.
Selain itu, Ahrie Sonta juga disebut diduga melakukan penghapusan jejak data yang berkaitan dengan aktivitas tersebut. Dugaan ini menjadi persoalan serius karena data dan rekaman komunikasi dapat memiliki nilai penting untuk menelusuri kronologi, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, serta menguji kebenaran keterangan masing-masing pihak.
Penghapusan Data Perlu Diusut
Dugaan penghapusan jejak data menjadi salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses pendalaman kasus.
Aparat penegak hukum perlu memastikan apakah benar terdapat tindakan penghilangan informasi, data apa saja yang diduga dihapus, serta siapa yang memiliki akses dan kewenangan terhadap data tersebut.
Pemeriksaan terhadap jejak komunikasi, dokumen penugasan, serta keterangan para pihak yang disebut dalam rantai perintah diperlukan untuk menguji setiap dugaan secara objektif.
Komisi III DPR RI juga memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penjelasan dan tindak lanjut institusi kepolisian dalam perkara ini.
