Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kini bukan sekadar persoalan teknis pengawasan, melainkan juga menyangkut transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum.
Siapa yang menjadi sasaran surveillance TK, bagaimana mekanisme perintah tersebut berjalan, serta apakah benar terdapat upaya penghapusan jejak data.
Seluruh dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan penegakan hukum. Pengungkapan secara terang menjadi penting agar tidak ada pihak yang luput dari pertanggungjawaban apabila ditemukan pelanggaran hukum.
