PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Pengelolaan aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo menjadi sorotan DPRD setelah muncul catatan mengenai aset yang dikuasai pihak lain, dokumen kepemilikan yang belum kuat, hingga pemanfaatan kekayaan daerah yang belum produktif. Persoalan tersebut mengemuka dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Rabu (11/11/2026).
Catatan kritis tersebut disampaikan sejumlah fraksi DPRD dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), secara khusus, meminta Pemkab Ponorogo membuka data aset tanah yang sudah bersertifikat maupun yang belum, termasuk realisasi pendapatan dari pemanfaatan aset selama tiga tahun terakhir.
Juru Bicara Fraksi PKB, Tri Suryati, mengingatkan bahwa aset daerah merupakan kekayaan publik yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Menurutnya, pemerintah harus memastikan seluruh aset memiliki kejelasan administrasi, status kepemilikan, serta pemanfaatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Jangan sampai daerah memiliki kekayaan yang besar, tetapi belum mampu mengoptimalkannya untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas Tri Suryati dalam penyampaian pandangan umum fraksi.
PKB juga meminta pemerintah daerah menyampaikan data secara terbuka agar DPRD dan masyarakat dapat mengetahui kondisi riil kekayaan daerah. Transparansi tersebut dinilai penting untuk memperkuat pengawasan sekaligus mencegah aset pemerintah tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Persoalan pemanfaatan aset oleh pihak tertentu juga menjadi perhatian dalam pembahasan perubahan regulasi tersebut. Pemerintah daerah diminta memastikan penggunaan barang milik daerah berlangsung secara terbuka dan memberikan kesempatan yang adil kepada masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo, Lisdyarita, mengakui perlunya pembenahan administrasi sekaligus evaluasi pemanfaatan aset milik pemerintah daerah.
Ia menyebut evaluasi tarif sewa akan dilakukan terhadap sejumlah aset, terutama tanah dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha, seperti pertokoan.
“Evaluasi tarif sewa akan dilakukan pada sejumlah aset, khususnya bangunan atau tanah yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha seperti toko,” jelas Lisdyarita dalam rapat paripurna tersebut.
Lisdyarita juga menyoroti pola pemanfaatan aset yang selama ini cenderung digunakan oleh pihak yang sama. Pemkab berencana membuka kesempatan penyewaan aset daerah secara lebih luas mulai 2027 agar masyarakat memperoleh peluang yang lebih merata.
“Karena saat ini ada beberapa yang ingin menyewa ternyata sudah tersewa. Dan biasanya, orangnya itu-itu lagi. Harapan saya ke depan bisa dibuka untuk masyarakat yang lain juga, jadi lebih adil,” ungkapnya.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu poin yang perlu diperhatikan dalam pembenahan tata kelola aset daerah. Pemerintah tidak hanya dituntut meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga memastikan pemanfaatan aset tidak terkonsentrasi pada kelompok atau pihak tertentu.
Selain PKB, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Releyanda Solekha Wijayanti, menekankan pentingnya pengawasan dan pengendalian secara berkelanjutan oleh atasan terhadap pengelolaan aset di setiap perangkat daerah.
Sementara itu, Fraksi Golkar meminta pembenahan data dan inventarisasi aset dilakukan secara menyeluruh. Pendataan harus mencakup lokasi, luas, kondisi fisik, dokumen kepemilikan, status penggunaan, hingga penanggung jawab masing-masing aset.
Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menegaskan bahwa perubahan regulasi diperlukan untuk menyesuaikan aturan daerah dengan perkembangan kebijakan pemerintah pusat, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.
