Menurut Dwi Agus, pengelolaan barang milik daerah tidak boleh berhenti pada pencatatan administrasi. Aset pemerintah harus dimanfaatkan secara efektif agar mendukung program pembangunan dan memberikan manfaat ekonomi maupun sosial bagi masyarakat.
Salah satu potensi yang disoroti adalah tanah persawahan milik pemerintah daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Lahan tersebut dinilai dapat dikembangkan menjadi lokasi percontohan pertanian atau demonstrasi plot (demplot) untuk mendukung produktivitas sekaligus program ketahanan pangan.
Pembahasan perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2019 tersebut membuka sejumlah pekerjaan rumah bagi Pemkab Ponorogo. Salah satunya memastikan berapa jumlah keseluruhan aset tanah yang dimiliki pemerintah daerah, berapa yang telah bersertifikat, serta berapa yang belum memiliki dokumen kepemilikan yang memadai.
Selain itu, pemerintah perlu menjelaskan aset mana saja yang saat ini dimanfaatkan pihak lain, dasar hukum pemanfaatannya, masa berlaku perjanjian, serta besaran penerimaan yang masuk ke kas daerah.
Data realisasi pendapatan dari pemanfaatan aset selama tiga tahun terakhir juga menjadi penting untuk mengukur sejauh mana kekayaan daerah telah memberikan kontribusi terhadap PAD.
Tanpa keterbukaan data tersebut, efektivitas pengelolaan aset dan potensi pendapatan yang belum tergarap akan sulit diukur secara objektif.
Karena itu, pembahasan perubahan perda diharapkan tidak berhenti pada penyempurnaan aturan administratif. Pemerintah daerah perlu menindaklanjutinya dengan inventarisasi menyeluruh, penguatan dokumen kepemilikan, evaluasi perjanjian pemanfaatan, serta pengawasan terhadap penggunaan aset.
Transparansi data dan kepastian hukum menjadi kunci agar kekayaan milik masyarakat Ponorogo benar-benar terlindungi, tidak dikuasai secara tidak semestinya, dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan publik.
