PANDEGLANG, KANALINDONESIA.COM: Rencana menjadikan Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur sebagai habitat alternatif Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) mulai memunculkan perdebatan. Gagasan yang mencuat setelah disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, tersebut memunculkan beragam respons, mulai dari kekhawatiran terhadap ancaman bencana alam hingga penolakan dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Banten.
Persoalan ini bukan sekadar memindahkan satwa langka dari satu kawasan konservasi ke kawasan lainnya. Lebih jauh, wacana tersebut menyangkut keberlangsungan spesies Badak Jawa yang selama ini hanya memiliki habitat alami di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK).
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) pun belum memberikan lampu hijau terhadap rencana tersebut. Pemerintah menegaskan bahwa penetapan Alas Purwo sebagai habitat kedua Badak Jawa masih membutuhkan penelitian dan kajian kelayakan secara menyeluruh.
Dalam keterangan yang disampaikan melalui akun Instagram resmi @btn_ujung_kulon, Senin (16/11/2026), disebutkan bahwa kesesuaian kawasan harus dipastikan terlebih dahulu sebelum keputusan mengenai pemindahan satwa langka itu diambil.
Kajian tersebut diperlukan untuk menilai apakah kondisi lingkungan, ketersediaan pakan, keamanan kawasan, serta faktor ekologis lainnya benar-benar mampu menunjang kehidupan Badak Jawa.
Kemenhut juga mengingatkan bahwa upaya perlindungan terhadap populasi Badak Jawa di habitat aslinya tetap menjadi prioritas. Artinya, pembahasan mengenai kemungkinan habitat alternatif tidak boleh mengurangi perhatian terhadap kelestarian kawasan Ujung Kulon.
Bukan Gagasan Baru
Pembicaraan mengenai penyediaan habitat kedua bagi Badak Jawa sebenarnya telah berlangsung cukup lama. Sejumlah kawasan pernah masuk dalam pembahasan sebagai alternatif pengembangan habitat, di antaranya Gunung Honje, kawasan yang kini menjadi bagian dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak, serta Cikepuh.
Namun, hingga kini keberadaan Ujung Kulon tetap menjadi pusat perlindungan populasi Badak Jawa.
Di tengah pembahasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pandeglang justru menyampaikan keberatan terhadap rencana pemindahan sebagian populasi badak ke Jawa Timur.
Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, secara terbuka menyatakan penolakannya. Menurutnya, Badak Jawa bukan hanya satwa langka yang dilindungi, tetapi juga telah menjadi identitas dan kebanggaan masyarakat Pandeglang.
“Badak Jawa merupakan ikon Kabupaten Pandeglang, sehingga saya secara pribadi menolak rencana pemindahan tersebut karena otomatis kebanggaan daerah kami ikut punah,” ujar Iing kepada awak media, Sabtu (14/11/2026).
Ia meminta pemerintah tidak mengambil keputusan secara terburu-buru. Menurutnya, setiap rencana pemindahan harus didasarkan pada penelitian komprehensif dengan melibatkan para ahli ekologi, peneliti satwa liar, pengelola kawasan konservasi, serta pihak-pihak terkait.
Ancaman Gempa dan Tsunami Jadi Pertimbangan
Sebelumnya, gagasan relokasi Badak Jawa disampaikan Hashim Djojohadikusumo dalam forum Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026).
Hashim menyoroti kerentanan habitat Badak Jawa di Ujung Kulon terhadap kemungkinan bencana alam, terutama gempa bumi, tsunami, maupun aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.
Ia mengkhawatirkan, apabila terjadi bencana besar yang berdampak langsung terhadap kawasan konservasi tersebut, keberadaan populasi Badak Jawa bisa menghadapi ancaman kepunahan.
“Di Ujung Kulon, ada suaka badak Jawa. Ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak Jawa kita bisa punah,” ungkap Hashim.
Pernyataan tersebut kemudian membuka kembali diskusi mengenai pentingnya membangun habitat alternatif sebagai salah satu strategi perlindungan satwa endemik Indonesia.
Keselamatan Satwa Harus Jadi Prioritas

