Langsung ke konten utama Langsung ke navigasi utama Langsung ke sidebar Langsung ke footer
KANAL PAMEKASAN

Hj. Ansari Kecam Dugaan Kekerasan Seksual yang Seret Bupati Kupang: Jabatan Bukan Tameng Hukum

Hj. Ansari Kecam Dugaan Kekerasan Seksual yang Seret Bupati Kupang: Jabatan Bukan Tameng Hukum

Alasan kedua, berkaitan dengan karakter UU Perampasan Aset yang dinilai sebagai aturan hukum formil.

Habiburokhman menjelaskan, undang-undang tersebut lebih berorientasi pada tata cara dan mekanisme hukum acara, bukan mengatur norma penghukuman yang menjadi ranah hukum materiil.

“Undang-undang Perampasan Aset ini kan undang-undang sifatnya formil, undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara. Jadi, bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman,” jelasnya.

Berdasarkan dua pertimbangan tersebut, DPR memutuskan tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment ke dalam naskah akhir UU Perampasan Aset.

UU Perampasan Aset Tetap Disahkan

Di sisi lain, DPR RI tetap mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang melalui Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mendengarkan laporan Komisi III DPR dan pandangan pemerintah.

Regulasi ini menjadi penantian panjang karena telah diusulkan sejak sekitar 18 tahun lalu. Pembahasan intensif di Komisi III DPR RI dimulai pada Agustus 2025.

UU tersebut mengatur mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana, termasuk melalui mekanisme non-conviction based forfeiture atau perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi tertentu.

Dengan demikian, meskipun ketentuan illicit enrichment tidak dimasukkan, mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana tetap menjadi bagian penting dalam undang-undang tersebut.

Keputusan DPR mencoret ketentuan peningkatan kekayaan tidak wajar menjadi salah satu catatan penting dalam pengesahan regulasi pemberantasan korupsi ini.

Publik kini menantikan bagaimana undang-undang tersebut diterapkan untuk memastikan aset hasil kejahatan benar-benar dapat dipulihkan dan tidak menjadi keuntungan bagi para pelaku tindak pidana.

.

Bagikan

Baca berita lainnya:

Tambahkan ke Preferensi Sumber Indeks Berita