Setiap pemanfaatan aset harus memperoleh persetujuan pejabat berwenang dan dituangkan dalam dokumen perjanjian. Dokumen tersebut mengatur objek pemanfaatan, jangka waktu, hak dan kewajiban para pihak, nilai sewa atau kontribusi, serta ketentuan pengakhiran perjanjian.
Pengawasan fisik juga dilakukan untuk memastikan aset digunakan sesuai peruntukan dan tidak dialihkan atau dikuasai pihak lain tanpa persetujuan yang sah.
Pemerintah daerah juga akan meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap ketepatan pembayaran, pemeliharaan aset, kepatuhan terhadap peruntukan, serta pengembalian objek aset setelah masa pemanfaatan berakhir.
Di sisi lain, Fraksi PKS melalui juru bicara Kristine Heri Punamawati menyoroti aset daerah yang terindikasi dikuasai pihak tertentu tanpa dasar hukum yang jelas, belum memberikan kontribusi optimal terhadap PAD, atau belum memiliki dokumen legalitas memadai.
Menanggapi hal tersebut, Lisdyarita menyatakan pemerintah daerah berkomitmen melakukan penertiban melalui inventarisasi dan identifikasi aset, pengamanan administrasi dan hukum, penertiban pemanfaatan oleh pihak ketiga, serta penyelesaian aset bermasalah.
Dalam rapat paripurna yang sama, Pemkab Ponorogo dan DPRD juga membahas perubahan keempat Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 serta Propemperda Tahun 2027.
Untuk Propemperda 2026, terdapat tiga Raperda yang dikeluarkan, yakni perubahan keempat atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Raperda tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan, serta Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
Adapun Propemperda Tahun 2027 memuat sembilan Raperda. Tujuh di antaranya merupakan usulan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, sedangkan dua lainnya merupakan prakarsa DPRD.
Sembilan Raperda tersebut meliputi:
- Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2026.
- Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027.
- APBD Tahun Anggaran 2028.
- Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Raperda tentang Desa.
- Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Ponorogo Tahun 2027–2046.
- Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2027–2057.
- Penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin.
- Penataan sarana dan prasarana jaringan utilitas.
Lisdyarita berharap proses legislasi daerah dapat menghasilkan produk hukum yang memiliki kepatuhan secara yuridis dan sosiologis serta memberikan manfaat bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pembahasan perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2019 menjadi salah satu agenda penting dalam penataan pengelolaan barang milik daerah. Terutama terkait kepastian legalitas, ketertiban administrasi, pengamanan, serta optimalisasi pemanfaatan aset milik Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

