Langsung ke konten utama Langsung ke navigasi utama Langsung ke sidebar Langsung ke footer
KANAL JAKARTA

Heru Subagia Buka Suara soal Polemik Pengisian Kursi Wapres, Singgung Peringatan Denny Indrayana dan Mahfud MD

Heru Subagia Buka Suara soal Polemik Pengisian Kursi Wapres, Singgung Peringatan Denny Indrayana dan Mahfud MD

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Polemik mengenai mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden (Wapres) di tengah kekosongan kursi kepemimpinan nasional mendapat tanggapan dari kandidat calon Wakil Presiden jalur independen, Heru Subagia.

Heru menilai langkah administratif dan landasan hukum yang telah ditempuhnya justru lebih presisi dibandingkan sejumlah peringatan hukum yang sebelumnya disampaikan dua pakar hukum tata negara, Prof. Denny Indrayana dan Prof. Mahfud MD.

Menurut Heru, proses suksesi kepemimpinan nasional, khususnya pengisian jabatan Wakil Presiden, tidak boleh dilakukan secara serampangan. Seluruh tahapan harus berpedoman pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam keterangannya, Heru membeberkan tiga instrumen hukum yang menurutnya menjadi landasan penting dalam mekanisme pengisian kursi Wakil Presiden.

Pertama, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).
Ketentuan tersebut mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Kedua, Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Ketiga, Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.

Heru menilai ketiga ketentuan tersebut harus dibaca secara cermat agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden.

Denny Indrayana dan Mahfud MD Beri Penjelasan Hukum
Heru juga menyoroti perkembangan pernyataan dua pakar hukum tata negara, Prof. Denny Indrayana dan Prof. Mahfud MD, pada 20 November 2026.

Menurut Heru, kedua tokoh tersebut memberikan penjelasan mengenai persoalan penafsiran tenggat waktu dalam mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden.

Prof. Denny Indrayana menegaskan bahwa frasa 14 hari yang tercantum dalam UU MD3 dan Peraturan Tata Tertib MPR harus dimaknai sebagai hari kerja, bukan hari kalender.

Sementara itu, Prof. Mahfud MD mengingatkan adanya potensi persoalan legitimasi hukum apabila Presiden belum menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR hingga tenggat waktu yang dipersoalkan.

“Prof. Mahfud MD memperingatkan bahwa apabila hingga tenggat 19 November 2026 pukul 00.00 WIB Presiden belum menyerahkan dua nama kandidat ke MPR, pelaksanaan Sidang Paripurna pada 9 Desember 2026 berisiko tidak sah secara hukum dan berpotensi memicu krisis legitimasi,” ujar Heru Subagia.

Heru Ingatkan Pentingnya Kepastian Hukum
Heru menegaskan, polemik pengisian jabatan Wakil Presiden tidak semestinya hanya dilihat dari persoalan administratif atau perhitungan tenggat waktu.

Lebih dari itu, menurutnya, seluruh proses harus memiliki dasar konstitusional yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Ia juga menilai ketepatan prosedur menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi proses suksesi kepemimpinan nasional.

Dengan adanya perbedaan penafsiran mengenai tenggat waktu dan mekanisme pengajuan nama calon, Heru menilai seluruh pihak perlu mengedepankan ketentuan konstitusi serta peraturan perundang-undangan sebagai rujukan utama.

Polemik tersebut sekaligus menjadi perhatian terhadap pentingnya transparansi, kepastian hukum, dan kehati-hatian dalam menjalankan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden di Indonesia.

Bagikan

Baca berita lainnya:

Tambahkan ke Preferensi Sumber Indeks Berita